Lombok Timur – Selama sepekan ini BPPD Lombok Timur sedang banyak dibicarakan oleh para pelaku wisata, maupun Asosiasi Kepariwisataan di Lombok Timur. Pasca kepemimpinan Ahmad Roji, yang akan berakhir bulan Juni ini, Unsur Penentu Kebijakan BPPD tersebut terkesan diperebutkan.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Yayasan Desa Wisata Nusantara (DEWISNU) Lombok Timur, Ahyak Mudin, yang juga pemerhati Pariwisata, angkat bicara mengenai kesan perebutan Ketua BPPD ini, Jum’at (11/6).
Menurutnya, BPPD adalah mitra Dinas Pariwisata, tugasnya hanya membantu Dinas Pariwisata dalam bidang Promosi, just only that. Seandainya BPPD mengerjakan tupoksinya, Dinas Pariwisata bidang pemasaran misalkan, maka tidak perlu ada BPPD kalo kerjanya sama,” tegas Ahyak.
“Berapa sumbangsih BPPD secara indikasi-indikasi misalnya, berapa input BPPD selama ini terhadap Program, ada tidak data base BPPD tentang berapa jumlah kunjungan wisatawan , manfaat program terhadap kunjungan wisatawan, berapa kali BPPD melakukan promosi keluar negeri,” ungkapnya.
Lebih lanjut menurut Ahyak, BPPD tugasnya bukan mengerjakan pekerjaan DISPAR bidang pemasaran. Karena pemasaran beda dengan promosi, pemasaran menyiapkan media promosi, kalau promosi ini selling, tukang jual. “Misalnya berapa kali BPPD ikut expo, enchanting table top ke Batam atau Jakarta, kalau misalnya pernah berapa hasilnya, berapa tamu yang berkunjung ke Lombok Timur, ini tidak pernah tercatat selama 15 tahun BPPD Lotim berdiri,” paparnya.
Oleh karena itu kenapa BPPD ini diperebutkan, tidak penting-penting amat, kata Ahyak. “Kalau tidak bermanfaat untuk apa ada BPPD, mana lebih hebat promosinya Pokdarwis dengan BPPD? Pokdarwis ini menjual sendiri usaha jasanya, contoh, ramainya Sembalun apakah karena BPPD? Bukan”, tegas Laki-laki yang dijuluki TGP ini.
Selanjutnya, menurut Ahyak, BPPD bukan institusi yang besar yang harus diperebutkan, maka silahkan Dinas Pariwisata Lombok Timur dengan mekanismenya sesuai undang-undang dijalankan.
Oleh karena itu ke depan, perbaiki dulu cara kerja BPPD, yaitu selalu linier dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) Pusat. Misalnya program ke Jerman maka bisa BPPD daerah bisa ikut untuk berpromosi ke Jerman.
Yang harus diingat menurut Ahyak, menyelenggarakan event itu tugas Dinas Pariwisata, kalau BPPD itu menjual event itu keluar.
Kegamangan tentang pemahaman BPPD itu perlu dibongkar oleh multi pihak, Apa sih tugas BPPD? Jangan memperebutkan institusi BPPD tanpa tahu tugasnya,” tutupnya. (Asbar)
