JAKARTA – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan nasional. Berdasarkan riset terbaru yang dilakukan oleh Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia pada periode Oktober hingga Desember 2025, program ini membawa dampak signifikan namun masih menyisakan catatan kritis yang perlu segera diperbaiki. Riset yang melibatkan 1.267 responden di lima wilayah – Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Pesisir Selatan – ini mengungkap realita kompleks dari dapur hingga ke meja belajar.
Salah satu temuan kunci riset ini adalah desain program yang sangat top-down. Penentuan sekolah penerima tidak melibatkan Dinas Pendidikan daerah secara mendalam, melainkan didominasi oleh koordinasi antara Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) dengan aparat. Struktur komando yang hierarkis di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) serta standarisasi menu nasional seringkali tidak fleksibel terhadap konteks lokal. Akibatnya, pengelola di daerah sulit mengubah menu meskipun ada jenis makanan tertentu yang konsisten tidak disukai oleh siswa.
Riset ini mempertegas bahwa pelaksanaan MBG menghasilkan disrupsi dalam kegiatan belajar mengajar yang tidak bisa disepelekan. Ketidakteraturan jadwal distribusi makanan menjadi masalah utama; hanya 46% responden yang menilai pengiriman makanan tepat waktu.
Dampaknya meliputi:
- Kehilangan Fokus: Sebanyak 36,7% siswa menjadi tidak fokus belajar saat menunggu kedatangan makanan yang terlambat.
- Pemotongan Jam Belajar: Ketidakpastian waktu distribusi sering memotong waktu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sekitar 15-20 menit.
- Beban Tambahan Guru: Guru dan tenaga kependidikan harus memikul beban administrasi dan pendampingan makan tanpa adanya insentif tambahan.
Meski penuh tantangan operasional, MBG terbukti sangat bermanfaat bagi siswa dari kelas sosial menengah ke bawah. Data menunjukkan bahwa semakin rendah kelas sosial siswa, semakin tinggi tingkat penerimaan mereka terhadap program ini. Sekitar 85,8% siswa kelas bawah selalu menghabiskan jatah makan mereka. Hal ini krusial mengingat hampir separuh murid (48,5%) mengaku jarang atau tidak pernah sarapan sebelum berangkat sekolah.
Dari sisi kualitas, riset menemukan beberapa titik lemah yang berisiko bagi kesehatan. Sebanyak 19% siswa mengaku pernah merasa sakit perut atau mual setelah mengonsumsi MBG. Selain itu, suhu makanan sering tidak konsisten (59% menyatakan “kadang hangat, kadang dingin”) dan terdapat tingkat kebosanan menu yang cukup tinggi. Temuan menarik lainnya adalah mayoritas sisa makanan yang tidak dihabiskan adalah sayur (77,9%), yang menunjukkan tantangan dalam pemenuhan komposisi gizi seimbang di lapangan.
Labsosio UI menekankan perlunya perbaikan menyeluruh, mulai dari penempatan sekolah sebagai subjek aktif (bukan sekadar objek), pemberian insentif bagi pelaksana di sekolah, hingga otonomi daerah yang lebih besar untuk menyesuaikan teknis implementasi dengan kearifan lokal. Penguatan pengawasan mutu oleh Dinas Kesehatan dan BPOM juga menjadi harga mati untuk menjamin keamanan pangan bagi siswa.
Penelitian ini menggunakan metode mixed method (kuantitatif dan kualitatif) dengan teknik cluster random sampling di 5 kabupaten/kota dan total 30 sekolah. (*)
