Lombok Timur – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak beberapa tahun ini cukup tinggi. Hal ini membuat Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Timur membuat terobosan kebijakan dan kolaborasi bersama.
Kamis 11 Agustus 2022, Bertempat di aula kantor Desa Danger Kecamatan Masbagik, diadakan pertemuan pembentukan kelompok Konstituen (KK). Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh perempuan, pemuda, Kepala Wilayah, Kader Posyandu dan beberapa Mahasiswa KKN.
Kegiatan pembentukan KK ini di fasilitasi oleh Lombok Research Center (LRC). Kegiatan ini merupakan rangkaian program yang dijalankan oleh LRC yaitu pembangunan yang INKLUSI. Program INKLUSI adalah program kemitraan Australia – Indonesia yang mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia.
Program ini diselaraskan dengan Pilar Pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia. Rencana Aksi terkait, yang berkomitmen pada kerjasama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, promosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas, Pilar Stabilitas dalam Rencana Pembangunan Tanggap COVID-19 Australia-Indonesia, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV 2020-2024) Pemerintah Indonesia.
INKLUSI mendukung agenda RPJMN untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dan secara spesifik mendukung kebijakan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta arah kebijakan Inklusi Sosial yang tertuang dalam RPJMN.
selain itu juga INKLUSI juga mendukung komitmen Pemerintah Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan seruan tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, dan pada saat yang sama menangani dampak pandemi COVID-19, termasuk dampak sosial ekonomi yang tidak proporsional terhadap perempuan dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan serta potensi ancaman terhadap ruang masyarakat sipil.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra nasional INKLUSI bermitra dengan Yayasan Lombok Research Center (LRC) sebagai Mitra Daerah akan berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi dan pelayanan yang masih sulit diakses oleh kelompok miskin, marginal dan disabilitas karena jarak, sarana dan prasarana dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan itu sendiri. Sarana dan prasarana yang responsif gender, ramah anak, dan inklusi menjadi faktor utama aksesibilitas terhadap layanan.
Pada program INKLUSI, Yayasan BaKTI Bersama Lombok Research Center (LRC) sebagai Mitra Daerah akan mengatasi permasalahan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan miskin dan marginal, yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan, salah satunya akibat kondisi kemiskinan dan ekonomi, khusus di masa pandemi COVID-19 dimana angka kemiskinan semakin meningkat.
Dalam kesempatan itu, Kaspul Hadi Kepala Desa Danger menyambut baik dengan antusias dan mengucapkan banyak terima kasih kepada LRC yang mau dan ikut dalam berkolaborasi dalam membangun Desa Danger.
Tidak dipungkiri, Kaspul Hadi, mengatakan, masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan di Desa Danger, apalagi dua tahun kemarin banyak anggaran pembangunan yang direfokusing akibat adanya Covid-19. Sehingga dengan adanya LRC berprogram di Desa Danger akan membuat semangat baru bagi Desa selaku tuan rumah.
“Kami selaku perwakilan Pemerintah Desa sangat berterima kasih kepada LRC yang telah mau berkolaborasi untuk menunjukkan Desa Danger,” ungkap Kaspul Hadi.
Kaspul Hadi menambahkan bahwa masyarakat Desa Danger merupakan masyarakat yang beragam dan majemuk. Baik dari status social, perekonomian maupun dari adat dan budaya. Sehingga dengan adanya program Inklusi ini akan memberikan peran serta secara aktif seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Desanya secara bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Baiq Titis Yulianty selaku manager program Inklusi BakTI-LRC mengatakan bahwa program ini merupakan program yang cukup lama, sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. Untuk yang pertama yaitu pembentukan Kelompok konstituen (KK) sebagai ujung tombak program nantinya di tingkat Desa. Dan KK ini akan menjadi penyambung harapan masyarakat rentan nantinya ke Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
“Kelompok Konstituen ini merupakan ujung tombak program di tingkat Desa,” ungkap Titis Yulianty. (*)
Respon (1)