FORMABES Sebut Arah Pembangunan NTB di Era Iqbal-Dinda Jelas dan Berbasis Data

MATARAM – Forum Masbagik Bersatu (Formabes) angkat bicara menanggapi kritik tajam yang dilontarkan kader Nahdlatul Wathan (NW), Lukman Al Hakim, mengenai arah kepemimpinan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kendali Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).

Formabes menilai, meskipun kritik adalah bumbu demokrasi yang sah, tudingan bahwa pemerintah berjalan “tanpa arah” dianggap tidak relevan jika dihadapkan pada data capaian pembangunan sepanjang tahun 2025.

Sebelumnya, Lukman Al Hakim melalui media Lombok Fokus melayangkan kritik pedas terhadap performa tahun kedua pasangan Iqbal-Dinda. Ia menyoroti lemahnya tata kelola internal, terutama terkait polemik di PT Gerbang NTB Emas (GNE).

“Memasuki tahun kedua, seharusnya arah kepemimpinan sudah tegas. Tapi yang terlihat justru seperti berjalan tanpa arah,” ujar Lukman.

Ia menambahkan bahwa perbedaan pernyataan antara Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan juru bicara pemerintah terkait penetapan direksi BUMD menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam koordinasi pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Formabes, Syamsul Huda, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja secara sporadis, melainkan berlandaskan pada dokumen perencanaan yang matang.

“Pemerintah Provinsi NTB bekerja berdasarkan dokumen perencanaan resmi, yakni RPJMD, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan terintegrasi lintas sektor,” tegas Huda.

Terkait dinamika di tubuh BUMD, Syamsul melihatnya sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan demi memastikan tata kelola yang baik (good governance), bukan sebuah ketidaksiapan.

Untuk mematahkan narasi “tanpa arah”, Formabes memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi dan sosial yang menunjukkan tren positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2025:

  • Penurunan Kemiskinan: Angka kemiskinan turun menjadi 11,38 persen pada September 2025, dibandingkan 11,91 persen pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
  • Sektor Pertanian: Produksi jagung mencapai 1,8 hingga 2,0 juta ton pipilan kering, sementara produksi gabah stabil di angka 1,4 hingga 1,6 juta ton GKG.
  • Daya Beli Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) terjaga di kisaran 105 hingga 110, yang menunjukkan kesejahteraan produsen pangan tetap stabil.
  • Pengendalian Inflasi: Inflasi daerah tetap terkendali dengan penguatan sektor UMKM melalui digitalisasi dan akses pembiayaan.

Syamsul Huda juga menepis tudingan bahwa kehadiran pimpinan daerah di tengah masyarakat hanyalah sekadar pencitraan. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari tanggung jawab kepemimpinan untuk memastikan program berjalan.

“Pembangunan infrastruktur tetap berjalan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan evaluasi berkelanjutan di lapangan,” lanjutnya.

Mengakhiri pernyataannya, Formabes mengajak semua pihak untuk lebih objektif dalam menilai kinerja pemerintah. Menurut mereka, hasil pembangunan di lapangan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat luas.

“Faktanya program berjalan, indikator menunjukkan tren positif, dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat,” kata Huda. Ia pun menitipkan pesan agar para kritikus tetap mengedepankan data dalam bersuara.

“Kritik itu penting, tapi harus berbasis fakta, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu,” imbuhnya.

“Kritik itu penting, tapi harus berbasis fakta, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Syamsul Huda mengingatkan masyarakat dan para pengamat agar melihat gaya kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dari kacamata yang tepat. Ia menekankan bahwa latar belakang Gubernur sebagai seorang birokrat karier sangat memengaruhi cara kerja pemerintah saat ini.

“Hal penting yang harus dipahami oleh semua pihak adalah bahwa Gubernur kita saat ini memiliki latar belakang birokrat teknokratis, bukan sekadar politisi murni. Oleh karena itu, orientasi kerjanya bukan sekadar mengejar program besar yang bombastis di permukaan, melainkan membangun program yang terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan,” ujar Syamsul.

Menurutnya, pendekatan birokratis ini justru memberikan jaminan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan yang kuat dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara data.

“Fokus beliau adalah memastikan fondasi pembangunan NTB itu kokoh. Mungkin tidak selalu terlihat riuh secara politik, tetapi hasilnya jauh lebih terukur dan manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat, bukan hanya sukses sesaat,” pungkasnya. (*)

DPRD Lombok Timur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *