LOMBOK TIMUR — Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur (GMP-LOTIM) menyoroti pentingnya pembuktian nyata dari pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik, bukan sekadar klaim sepihak. Dorongan ini mengemuka dalam Dialog Publik Keterbukaan Informasi Pemerintah Lombok Timur yang diselenggarakan di Ruang Rupatama II, Kantor Bupati setempat, Sabtu (18/7/2026).
Mengusung tema “Membuka Tirai Pemerintahan Lombok Timur: Mewujudkan Lombok Timur yang Transparan, Partisipatif, dan Berintegritas di Era Digital”, forum ini menjadi ruang dialektika kritis yang mempertemukan unsur pemerintah dengan organisasi kepemudaan (OKP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), paguyuban, serta masyarakat umum.
Acara yang dikemas dalam format gelar wicara (talkshow) ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KI NTB), Sahnam, S.H., dan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Lombok Timur, Dr. H. Fauzan, M.Pd.
Dipandu oleh moderator Lida, diskusi langsung menukik pada isu-isu krusial penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa topik yang dicecar oleh peserta meliputi transparansi penggunaan APBD, mekanisme pengadaan barang dan jasa, keterbukaan proyek infrastruktur, kualitas layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga pelindungan data pribadi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua KI NTB, Sahnam, menegaskan bahwa hak memperoleh informasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Pemerintah daerah perlu membangun budaya keterbukaan yang tidak berhenti pada sekadar pemenuhan dokumen administratif. Akses informasi yang diberikan harus benar-benar bisa digunakan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan,” papar Sahnam.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Lombok Timur, Dr. H. Fauzan, memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah diambil pemerintah daerah. Menurutnya, pemda terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui optimalisasi peran PPID di setiap perangkat daerah, penguatan kanal komunikasi resmi, dan pemanfaatan teknologi digital.
Sesi diskusi terbuka berlangsung dinamis dan konstruktif. Para perwakilan mahasiswa dan OKP secara bergantian melontarkan kritik terkait tantangan akses informasi yang masih sering dikeluhkan masyarakat. Mereka juga memberikan sejumlah rekomendasi, seperti penyajian data anggaran yang lebih ramah publik dan pembentukan forum dialog berkelanjutan antara pemda dan masyarakat sipil.
Bagi GMP-LOTIM, kegiatan ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam menyediakan ruang diskusi ilmiah untuk pendidikan demokrasi dan pengawasan publik. Melalui forum ini, ditekankan bahwa transparansi yang didukung oleh akses informasi memadai akan memperkuat akuntabilitas serta mendorong efektivitas pengawasan sumber daya publik.
Keterbukaan informasi di Lombok Timur diharapkan tak lagi berhenti sebagai slogan atau formalitas belaka, melainkan menjelma menjadi budaya birokrasi yang mampu memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (*)
