LOMBOK TIMUR — Lembaga Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (PRESiSI) merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun masa kepemimpinan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Edwin Hadiwijaya. Hasilnya, sebanyak 74,2 persen masyarakat menyatakan puas atas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.
Survei ini dilaksanakan pada periode Februari hingga April 2026, dengan melibatkan 440 responden berusia 17 tahun ke atas yang tersebar secara proporsional di 21 kecamatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan batas kesalahan (margin of error) ±4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif PRESiSI Indonesia, Darwan Samurdja, menilai angka 74,2 persen tersebut masuk dalam kategori memuaskan.
“Artinya, mayoritas warga menilai terdapat progres nyata dalam satu tahun kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin. Hasil ini menjadi indikator bahwa berbagai program pembangunan dan pelayanan publik mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Darwan.
Lima Sektor Pelayanan Terbaik
Tingginya angka kepuasan publik tersebut ditopang oleh lima sektor utama yang dinilai berkinerja sangat baik oleh masyarakat:
- Pelayanan Administrasi Kependudukan (79,1%): Layanan seperti pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil dinilai semakin cepat, mudah, serta responsif.
- Pelayanan Kesehatan (78,6%): Kualitas layanan di Puskesmas dan RSUD, serta berjalannya program cek kesehatan gratis, dianggap memberikan manfaat nyata bagi warga.
- Pendidikan (67,3%): Warga mengapresiasi pemerataan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), renovasi sekolah, dan perhatian besar pemerintah daerah terhadap sektor ini.
- Pemberdayaan Perempuan (65,7%): Program perlindungan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi dinilai telah berjalan sesuai harapan.
- Pertanian (50,9%): Distribusi pupuk bersubsidi dan kegiatan penyuluhan pertanian berjalan cukup baik, meskipun masih membutuhkan sejumlah perbaikan.
Catatan Kritis dan Tantangan Pemkab Lotim
Di balik tingginya apresiasi, PRESiSI juga membeberkan sejumlah sektor yang tingkat kepuasannya masih di bawah 50 persen, yang kini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah.
Sektor-sektor yang membutuhkan pembenahan mendesak antara lain: ketenagakerjaan (terutama akses informasi lowongan kerja), kelautan dan perikanan (bantuan nelayan dan budidaya), koperasi dan UMKM, pariwisata (promosi dan fasilitas), ketepatan sasaran bantuan sosial (termasuk PKH), serta masalah pengelolaan sampah perkotaan.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga tak luput dari sorotan. Secara rata-rata, kepuasan masyarakat terhadap BUMD masih berada di bawah 50 persen. Secara khusus, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dituntut untuk terus memperluas jangkauan layanannya, mengingat 53,9 persen masyarakat Lombok Timur tercatat belum menjadi pelanggan.
Persoalan akurasi data juga menjadi catatan pada penyaluran program BAZNAS Lombok Timur. Sebagian masyarakat menilai program bantuan modal usaha, bedah rumah, dan santunan masih belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga membutuhkan validasi data penerima manfaat yang lebih ketat.
Respons terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Lebih lanjut, PRESiSI juga memotret persepsi masyarakat terkait Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 61,8 persen masyarakat sepakat bahwa program tersebut membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Namun, publik tetap menyampaikan sejumlah kekhawatiran. Sebanyak 37 persen responden mengkhawatirkan kualitas makanan yang disajikan, dan 35,9 persen lainnya cemas akan adanya potensi korupsi atau pemotongan anggaran dalam proses pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat sangat dibutuhkan agar program tersebut berjalan sukses dan berkualitas.
Menutup pemaparannya, Darwan Samurdja menegaskan bahwa seluruh temuan survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi jajaran Pemkab Lombok Timur.
“Seluruh temuan kami diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, OPD yang telah menunjukkan kinerja baik patut diberikan apresiasi agar terus meningkatkan prestasinya,” tutupnya. (*)
