LOMBOK TIMUR — Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman, melontarkan kritik tajam terhadap proses perencanaan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia menilai proyek pembangunan, mulai dari rumah sakit hingga jalan hotmix yang dibiayai APBD maupun anggaran tahun jamak, kerap tidak tepat sasaran lantaran lemahnya sistem pendataan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Masalah utama kita di Lotim ini adalah lemah dalam pendataan. Karena data lemah, maka perencanaan kita juga ikut lemah,” tegas Hasan Rahman.
Ia menyebut perencanaan pembangunan selama ini lebih didominasi oleh keinginan subjektif berbagai pihak, bukan berbasis pendataan yang akurat. Padahal, penentuan prioritas pembangunan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, aksesibilitas, dan dampak ekonomi secara langsung.
“Kalau ada sepuluh ruas jalan yang rusak, harus dilihat mana yang paling banyak digunakan masyarakat dan paling besar dampak ekonominya. Jangan sampai yang dilalui sedikit orang justru diprioritaskan,” ujarnya.
Penyusunan data yang komprehensif dan objektif dinilai sangat krusial agar tidak memicu konflik kepentingan saat menentukan prioritas pembangunan. “Kalau datanya jelas, masyarakat juga akan paham. Tidak akan saling klaim jalan mana yang paling rusak. Semua bisa dijelaskan secara objektif,” jelasnya.
Selain jalan, infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit juga tak luput dari sorotan. Fasilitas tersebut dinilai dibangun tanpa perencanaan matang terkait akses dan keterhubungan layanan sehingga manfaatnya tidak maksimal bagi masyarakat.
“Kita membangun, tapi tidak melihat bagaimana aksesnya, bagaimana keterkaitannya dengan fasilitas kesehatan lain. Akibatnya banyak yang tidak berjalan sesuai harapan, bahkan ada yang terkesan mangkrak,” katanya.
Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di Lotim yang masih kerap dikeluhkan masyarakat. Hasan Rahman kemudian membandingkannya dengan pengelolaan fasilitas kesehatan di Bali yang dinilai lebih mandiri dan profesional melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Di Bali, puskesmasnya bisa hidup mandiri, pelayanannya bagus. Sementara kita, rumah sakit saja belum tertata dengan baik,” kritiknya.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk menjadikan pembenahan sistem pendataan sebagai langkah awal dalam merencanakan setiap pembangunan. “Intinya, kita harus mulai dari data yang komprehensif. Jangan berdasarkan keinginan pribadi, tapi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi, merespons kritik tersebut. Ia mengapresiasi masukan legislatif sebagai bentuk pengawasan yang positif, namun menepis anggapan bahwa pemerintah bekerja tanpa data dan prosedur.
“Fungsi pengawasan dari teman-teman dewan itu baik sebagai input bagi kami. Tetapi secara prosedur, kami sudah mengikuti tahapan dari awal,” ujarnya.
Achmad menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara rutin melakukan peninjauan dan pembaruan data terkait kondisi jalan maupun jembatan setiap tahunnya. Data tersebut menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan alokasi pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
“Setiap tahun kami update data jalan. Jadi sebenarnya dasar perencanaan itu ada, hanya mungkin komunikasi yang belum tersampaikan dengan baik,” jelasnya. (HH)
