JAKARTA – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis temuan survei nasional terbarunya terkait evaluasi kinerja dan isu aktual strategis setelah satu setengah tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan survei tatap muka yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026, mayoritas masyarakat masih memberikan rapor positif terhadap kinerja pemerintah.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat menyentuh angka 72,2%. Meskipun secara tren mengalami sedikit penurunan dari 78,1% pada Oktober 2025 dan 74,1% pada Maret 2026, angka tersebut masih dikategorikan cukup tinggi karena stabil berada di atas 70%. Selaras dengan hal tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini juga memuaskan di angka 74,2%.
Tingginya tingkat kepuasan publik ini ditopang oleh tiga alasan utama. Sebanyak 14,0% publik merasa bantuan pemerintah dinilai tepat sasaran, disusul oleh implementasi Program Makan Bergizi Gratis (13,8%), serta gaya kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa (10,6%).
Makan Bergizi Gratis Jadi Program Primadona
Dalam evaluasi berbagai program prioritas, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program andalan unggulan yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan perolehan 27,6%. Posisi ini mengungguli jaminan kesehatan dasar seperti Kartu Indonesia Sehat (11,1%) dan Kartu Indonesia Pintar (10,1%). Masyarakat juga menilai MBG sebagai program yang paling tepat sasaran (24,5%).
Tingkat pengenalan masyarakat terhadap program MBG juga sangat masif. Sebanyak 92,1% publik menyatakan mengetahui program ini. Di antara responden yang mengetahuinya, sebanyak 55,6% menyatakan puas dengan pelaksanaan di lapangan.
TNI Lembaga Paling Dipercaya, DPR Terendah
Survei ini juga memotret tingkat kepuasan terhadap kinerja institusi negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menduduki puncak sebagai lembaga dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 78,9%. Lembaga Kepresidenan menempati posisi kedua (70,7%), disusul oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu (70,1%).
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi paling rendah dengan tingkat kepuasan hanya 57,3%. Kinerja peran dan fungsi utama lembaga legislatif ini juga rata-rata mendapat kepuasan di bawah 60%, termasuk dalam aspek pengawasan pemerintah, penyusunan undang-undang, hingga penyerapan aspirasi.
Sorotan Publik: Sembako, BBM, dan Kebijakan Sosial
Di balik apresiasi terhadap jalannya pemerintahan, masyarakat menitipkan sejumlah catatan krusial. Publik memandang bahwa harga kebutuhan pokok yang mahal (37,5%) menjadi persoalan paling pokok yang tengah dihadapi dan harus segera diselesaikan. Sulitnya mencari lapangan kerja (9,2%) dan tingginya biaya pengobatan atau kesehatan (7,8%) juga menjadi kekhawatiran utama.
Pada ranah kebijakan isu-isu aktual, publik menyuarakan reaksi yang beragam:
- Kenaikan Harga BBM: Sebanyak 64,4% publik tidak setuju dengan langkah pemerintah menaikkan harga sejumlah BBM non-subsidi secara nasional pada 18 April 2026 lalu. Kenaikan ini dirasa langsung memicu lonjakan harga kebutuhan pokok (53,8%).
- Tarif Ganti KTP Hilang: Mayoritas masyarakat (65,6%) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah mengenakan tarif bagi warga yang KTP fisiknya hilang.
- Pembatasan Media Sosial Anak: Sebaliknya, publik memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang mulai berlaku 28 Maret 2026. Sebanyak 77,4% publik menyatakan setuju terhadap regulasi ini.
Survei Poltracking Indonesia ini dilaksanakan pada 11-17 Mei 2026 menggunakan metode stratified multistage random sampling. Survei melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia yang memiliki hak pilih, dengan margin of error (MoE) +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data dilakukan secara wawancara tatap muka.
