LOMBOK TIMUR — Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Lombok Timur secara tegas menyatakan sikap untuk tidak terlibat dalam dinamika Musyawarah Luar Biasa Wilayah (Muslubwil) PW KAMMI Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru-baru ini digelar. KAMMI Lombok Timur memastikan pihaknya tidak ikut campur dan menolak bertanggung jawab atas seluruh keputusan yang dihasilkan dalam forum tersebut.
Ketua Pengurus Daerah KAMMI Lombok Timur, Husnul Yasin, menegaskan bahwa sikap ini diambil karena forum tersebut dinilai sarat akan kepentingan sepihak dan mengabaikan suara pengurus di daerah.
“Kami dari KAMMI Daerah Lombok Timur secara tegas menyatakan tidak terlibat dalam agenda Muslubwil PW KAMMI NTB. Oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil maupun keputusan dari forum tersebut, termasuk atas terpilihnya saudara Yudistira sebagai Ketua PW KAMMI NTB,” ujar Yasin.
Lebih lanjut, KAMMI Lombok Timur mempertanyakan urgensi dan keabsahan pelaksanaan Muslubwil tersebut. Yasin memaparkan bahwa hingga saat ini, kepengurusan PW KAMMI NTB hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) sebelumnya masih berstatus aktif dan terus menjalin komunikasi serta koordinasi yang baik dengan pengurus daerah.
“Pelaksanaan Muslubwil ini kami nilai lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan aspirasi pengurus daerah secara menyeluruh. Padahal, kepengurusan hasil Muswil yang sah sebelumnya masih berjalan dan terus berkoordinasi aktif dengan kami di daerah,” tegasnya.
Langkah KAMMI Lombok Timur untuk memboikot atau tidak berpartisipasi dalam agenda Muslubwil bukan berarti menolak adanya regenerasi atau perubahan kepemimpinan. Langkah tersebut diambil murni sebagai bentuk komitmen untuk merawat mekanisme organisasi agar berjalan pada koridor yang benar dan menjunjung tinggi nilai persatuan.
Yasin menyayangkan adanya dinamika yang dikhawatirkan dapat memperkeruh situasi internal organisasi kader tersebut di wilayah NTB.
“Sikap absennya kami bukan sekadar menolak perubahan, melainkan wujud komitmen menjaga mekanisme organisasi. Kami berharap semua pihak dapat kembali mengedepankan dialog, menghormati aturan main, dan mementingkan persatuan gerakan di atas kepentingan individu agar marwah organisasi tetap terjaga,” pungkas Yasin.
