LOMBOK TIMUR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Lombok Timur. Aksi unjuk rasa ini membawa sejumlah tuntutan krusial, mulai dari desakan penghentian program nasional, isu ekonomi, hingga nasib pendidikan di daerah.
Dalam orasinya, massa aksi secara tajam menyoroti sejumlah program pemerintah pusat, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan dan belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, HMI MPO mendesak agar program MBG segera ditutup. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah pusat untuk mengganti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Salah satu orator aksi, Ahyar, mengkritik keras janji politik Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menggaungkan penggunaan produk lokal. Menurutnya, implementasi kebijakan di lapangan sangat jauh dari harapan. Ia juga menyinggung sejumlah PSN, termasuk proyek swasembada pangan, yang dinilai tidak tepat sasaran dan justru berdampak buruk pada masyarakat di wilayah tertentu.
“Program MBG yang dikatakan untuk mengatasi stunting dan membuka lapangan pekerjaan, kami nilai belum memberikan dampak nyata bagi negara,” tegas Ahyar dalam orasinya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa program berskala nasional tersebut justru berpotensi membebani dan merugikan keuangan negara. Apalagi, kebijakan ini dipaksakan di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil, ditambah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berimbas langsung pada menurunnya daya beli masyarakat. Massa aksi juga menduga kuat bahwa kelemahan perencanaan dan pengawasan pada program MBG serta KDMP berpotensi menjadikannya sebagai ladang korupsi baru.
Pihaknya merasa berbagai kritik yang selama ini disuarakan oleh masyarakat hanya dijawab pemerintah dengan retorika, tanpa ada solusi konkret.
Soroti Kesenjangan Pendidikan dan Ruang Sipil
Selain isu ekonomi dan program nasional, potret buram pendidikan turut menjadi sorotan utama. Massa pengunjuk rasa mengungkapkan fakta bahwa masih banyak infrastruktur sekolah di wilayah pedesaan yang tidak layak guna. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, kesejahteraan para guru honorer dinilai masih jauh dari daftar prioritas pemerintah.
“Sudah bertahun-tahun guru honorer berjuang, tetapi belum mendapatkan perhatian serius. Ini menunjukkan pendidikan kita tidak baik-baik saja,” ujar orator tersebut.
Di pengujung aksi, massa HMI MPO menegaskan penolakan mereka terhadap berbagai kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Mereka juga menyoroti isu menguatnya kembali dwifungsi TNI-Polri yang dikhawatirkan dapat mengancam kebebasan ruang sipil dan demokrasi.
“Kami tidak butuh retorika. Tuntutan kami jelas, hentikan program MBG dan KDMP,” pungkasnya dengan tegas. (HH)
