LOMBOK TIMUR — Proses perencanaan proyek infrastruktur jalan hotmix beranggaran tahun jamak (multiyears) 2025–2026 di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perencanaan teknis proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, baik dari segi kelayakan struktur maupun penentuan prioritas.
Kritik tersebut mencuat dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Ahmad Amrullah, dalam rapat kerja gabungan Komisi III dan VII, Rabu (17/6).
Sorotan pertama Amrullah tertuju pada ketimpangan antara kelas jalan dan beban kendaraan yang melintas setiap harinya. Secara regulasi, jalan kabupaten tergolong kelas C dengan batas maksimal beban 5 hingga 8 ton, namun realita di lapangan menunjukkan tonase kendaraan jauh melebihi kapasitas tersebut.
“Standar jalan kita ini tipe C, tapi kendaraan yang melintas setiap hari itu bebannya bisa di atas 8 ton. Ini jelas akan berdampak pada umur jalan yang tidak akan mencapai target,” ujarnya.
Selain persoalan daya tahan, penentuan titik pengerjaan jalan juga dinilai janggal. Amrullah menemukan indikasi tumpang tindih prioritas, di mana jalan yang masih dalam kondisi baik justru diaspal ulang (hotmix), sementara ruas yang rusak parah tidak terakomodasi dalam program multiyears ini.
Sebagai contoh, ruas jalan di wilayah Dasan Lekong yang dinilai masih layak tetap dikerjakan, berbanding terbalik dengan ruas menuju Rumbuk yang rusak berat namun belum tersentuh perbaikan.
“Ini yang jadi pertanyaan, indikator apa yang digunakan dalam menentukan pekerjaan itu. Ada jalan yang masih layak malah diperbaiki, sementara yang rusak parah justru tidak masuk,” tegasnya.
Terkait hal tersebut, ia mempertanyakan apakah perencanaan Dinas PUPR sudah berlandaskan pada analisis Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) sebagai parameter urgensi pembangunan.
“Apakah sudah dihitung LHR-nya atau belum?. Karena ini menyangkut kebutuhan riil masyarakat yang menggunakan jalan tersebut,” katanya.
Dari aspek spesifikasi teknis konstruksi, Amrullah juga menyoroti penggunaan struktur pelapisan aspal yang dinilai tidak lengkap. Berdasarkan laporan yang diterimanya, proyek tersebut disinyalir langsung menggunakan lapisan permukaan AC-WC (Asphalt Concrete Wearing Course) tanpa didahului lapisan pondasi bawah seperti AC-BC atau HRB.
“Seharusnya ada lapisan dasar seperti LPA, HRB, baru AC-BC dan AC-WC. Kalau langsung finishing, tentu kekuatannya tidak maksimal dan hanya mampu menahan beban sekitar 8 ton,” jelasnya.
Kondisi teknis yang minim ini sangat berisiko membuat jalan cepat hancur, terlebih dengan maraknya kendaraan berat seperti truk pengangkut material tambang yang kerap melintas tanpa pengawasan ketat.
Guna mencegah pemborosan anggaran yang tidak tepat guna, Amrullah memastikan dewan akan memanggil instansi terkait, termasuk Bina Marga Dinas PUPR Lotim, untuk mengevaluasi seluruh perencanaan.
“Kita akan bedah semuanya di Komisi IV. Tujuan percepatan pembangunan ini baik, tapi harus didukung dengan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. (HH)
