Lombok Timur – Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Lombok Timur bukan sekadar seremoni tahunan. Di balik upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati, Rabu (20/5), terselip pesan besar tentang kemandirian bangsa yang kini diuji oleh realitas di lapangan.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, Juaini Taofik, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid. Dalam amanat tersebut, tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” ditegaskan sebagai panggilan kolektif untuk menjaga masa depan Indonesia melalui perlindungan generasi muda dan penguatan kemandirian nasional.
“Ini menekankan pentingnya kemandirian sebagai negara berdaulat, di mana kemajuan bangsa ditentukan oleh keteguhan dan persatuan rakyatnya sendiri, bukan oleh bantuan pihak luar,” tegasnya.
Namun, pesan kemandirian itu tidak berdiri sendiri. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut tengah mendorong berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat mulai dari makan bergizi gratis, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Langkah ini diklaim sebagai pondasi menuju kedaulatan yang lebih kuat. Pemerintah juga mulai mengintegrasikan sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan dalam satu ekosistem kesejahteraan yang utuh.
Di tingkat akar rumput, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih digadang-gadang menjadi motor baru ekonomi desa. Skema ini diharapkan mampu memangkas ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar, sekaligus membuka akses terhadap pupuk, modal usaha, distribusi hasil panen, hingga kebutuhan pokok.
Tak hanya itu, pemerintah juga mulai memperketat ruang digital bagi generasi muda melalui penerapan PP TUNAS (PP Nomor 17 Tahun 2025). Kebijakan ini bahkan membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi.
Langkah protektif ini dinilai penting, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan baru terkait literasi digital dan kesiapan ekosistem pengawasan.
Peringatan Harkitnas tahun ini pun menjadi refleksi bahwa kebangkitan nasional bukan hanya tentang mengenang sejarah Boedi Oetomo, tetapi bagaimana semangat itu diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret dan berdampak.
Upacara yang diikuti oleh jajaran OPD, Forkopimda, ASN, dan pelajar ini menjadi simbol bahwa kebangkitan harus dimulai dari kesadaran bersama. Namun tanpa implementasi yang konsisten dan terukur, semangat itu berisiko kembali menjadi slogan. (*)
