Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota untuk membeli tiket perhelatan balap motor terbesar dunia yakni MotoGP. Hal ini dilakukan guna meningkatkan jumlah penjualan tiket yang masih belum optimal.
“Pemerintah Provinsi NTB kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan (MotoGP). Di mana ASN Provinsi 4.000 tiket, kemudian untuk ASN kabupaten/Kota se-NTB sebanyak 16 ribu tiket,” demikian disampaikan Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi dalam Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, Hari Selasa (1/3) yang lalu.
Taufan Rahmadi, Ahli Strategi Pariwisata Nasional, memberi tanggapannya atas kebijakan ini. Kepada massmedia Selasa 1 Maret 2022, Ia mengatakan, bahwa Barometer Kesuksesan MotoGP yang terpenting menurutnya adalah mampu membangkitkan sektor pariwisata, ada nilai ekonomi, PAD, dan devisa yang berhasil untuk diraih.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang harus diambil adalah menitik beratkan kepada bagaimana menghadirkan Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara ke Lombok.
Jadi apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Menurut Taufan Rahmadi, ada 6 Quick Win, yaitu yang pertama Garuda Indonesia tidak hanya mengadakan extra flight tetapi juga memberikan diskon extra khusus penerbangan ke Lombok dari semua originasi pada saat MotoGP, begitu pula dengan maskapai penerbangan swasta lainnya.
Kedua, Percepat kebijakan No Karantina dan Visa On Arrival di semua pintu masuk kedatangan Internasional.
Ketiga, Pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB memastikan pengawasan yang ketat terhadap harga-harga layanan wisata yang dianggap menyalahi aturan Pergub No. 9 Tahun 2022.
Keempat, Kolaborasi lintas Kementerian dan kelembagaan seperti Kemenparekraf, Kemenlu , KBRI, dan lembaga terkait untuk membantu promosi Lombok dan MotoGp di originasi negara terdekat seperti Australia yang sudah membuka bordernya untuk Wisman.
Kelima, Presiden RI menginisiasi gerakan MotoGP Mandalika For World Peace, sebuah upaya untuk menunjukkan kepada Dunia bahwa MotoGP bukan sekedar berbicara tentang sport tourism tetapi juga bicara nilai-nilai universal, nilai kemanusiaan dan juga perdamaian.
Dan yang keenam, Pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan para pelaku industri baik di dalam Negeri maupun dengan agen-agen perjalanan internasional. (Asbar)
