Lombok Timur – Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (HIMMAH NWDI) Cabang Lombok Timur gelar konsolidasi antar bidang dalam rangka membahas tanggapan atas penetapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Sabtu, (3/9).
Seperti diketahui, pada Konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9) siang, pemerintah secara resmi mengumumkan penetapan kenaikan harga BBM. Keputusan Pemerintah tersebut menjadi perhatian penuh HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur dalam mengawal dampak buruk dari kebijakan tersebut.
Menurut hasil konsolidasi antar bidang Dewan Pimpinan Cabang HIMMAH NWDI, Zaini Hasyari selaku Ketua Umum menegaskan bahwa pengawalan terhadap dampak buruk dari ditetapkannya kenaikan harga BBM tersebut akan tetap disuarakan, baik itu melalui kampanye media sosial maupun turun aksi di lapangan.
“Hal ini kami lakukan sebagai upaya dalam membangunkan pemerintah untuk memperlihatkan dampak buruk dari kebijakan yang ia tetapkan. Karena perkiraan kami ke depan juga, dengan ditetapkannya kenaikan harga BBM ini, maka bisa dipastikan angka inflasi akan bergerak naik dan dampak buruknya tentu akan sangat memberatkan bagi kehidupan masyarakat kebanyakan,” ungkap Zaini kepada awak media.
Lebih jauh Zaini menyampaikan, kenaikan harga BBM akan memukul kembali masyarakat yang sedang berjuang untuk memulihkan daya belinya pasca pandemi. “Kenaikan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan memukul kembali daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, bahkan pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan kembali melambat,” ucap Zaini.
Tak hanya ketua cabang HIMMAH NWDI LOTIM, Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HIMMAH NWDI LOTIM juga menyoroti terkait kebijakan ditetapkannya harga BBM ini. Menurut Abdul Wazid selaku Kabid PPD HIMMAH NWDI LOTIM, ditetapkannya harga BBM ini akan memberi pengaruh terhadap pelaku UMKM.
“Dengan ditetapkannya kenaikan harga BBM ini, maka akan sangat berpengaruh besar bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM dan usaha kecil informal lainnya yang seringkali kita lihat tidak tersentuh oleh program bantuan sosial Pemerintah. Selama ini, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahannya,” ungkapnya.
Menurutnya juga, sebelum terjadinya kenaikan harga BBM ini, masyarakat telah merasakan dampak bagaimana mahalnya minyak goreng.
“Apalagi sebelumnya, masyarakat juga telah terkena dampak dari kenaikan harga Minyak Goreng. Kenaikan BBM bersubsidi ini dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin terpuruk. Dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat,” tutup Kabid PPD tersebut saat mengakhiri wawancaranya dengan awak media. (HH)
Respon (1)