LOMBOK TIMUR – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya, secara tegas menyoroti pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri dan membuka kegiatan Lokakarya Konsolidasi dan Harmonisasi Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2026 yang berlangsung di Selong, Selasa (12/5). Kegiatan yang dihelat selama dua hari ini difokuskan pada upaya strategis memperkuat tata kelola PAD guna menekan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya lokakarya tersebut. Ia mengingatkan bahwa beban peningkatan PAD tidak semata-mata bertumpu pada pundak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda memegang peranan krusial sebagai koordinator atau leading sector, namun setiap OPD penghasil memiliki tanggung jawab mutlak untuk lebih agresif menggali potensi pendapatan di sektor masing-masing. “Setiap pertemuan seperti ini membicarakan bagaimana tata kelola PAD agar lebih baik dan terintegrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Wabup tidak menampik adanya berbagai tantangan berat dalam postur tata kelola keuangan daerah saat ini. Ia membeberkan sederet persoalan mendasar, mulai dari basis data objek pajak dan retribusi yang belum valid dan terintegrasi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, hingga digitalisasi pelayanan yang belum berjalan maksimal. “Pembangunan daerah membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat perlu dikurangi secara bertahap. Namun, dari seluruh tantangan tersebut, persoalan koordinasi antar OPD menjadi tantangan paling berat dalam pengelolaan PAD di Lombok Timur saat ini,” tegas Wakil Bupati.
Di balik berbagai kendala tersebut, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya tetap optimistis melihat ceruk peluang yang masih terbuka sangat lebar. Lombok Timur menyimpan potensi besar yang belum tergarap optimal, mencakup sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, pasar daerah, perikanan, pertanian, hingga pemanfaatan aset serta retribusi parkir. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi ekstensifikasi melalui identifikasi objek pajak baru, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penataan kawasan ekonomi terpadu. “Kunci utama peningkatan PAD adalah sinkronisasi data dan kolaborasi antar OPD. Optimalisasi PAD bukan semata mengejar angka penerimaan, tetapi membangun fondasi kemandirian daerah untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Tim Teknis Public Finance Management Skala NTB, Mohammad Wahyudi, menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan wujud nyata kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Program ini dirancang untuk menopang empat pilar kebijakan pemerintah pusat di daerah, yakni tata kelola keuangan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimum, penguatan gender dan inklusi, serta tata kelola data.
Sebagai kelanjutan dari program pelatihan pada Maret lalu, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong Pemda Lombok Timur untuk terus berbenah. Fokus utamanya adalah menjaga kualitas dan validitas data PDRD agar senantiasa diperbarui secara berkelanjutan, sehingga langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dapat dieksekusi dengan presisi yang tinggi. (*)
