Lombok Timur – Penjabat Bupati Lombok Timur (Lotim) HM. Juaini Taofik menyebutkan akan kencangkan dan kuatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kendati begitu, OPD di lingkup Pemkab Lotim yang fokus memberikan pelayanan teknis kepada publik atau masyarakat dalam sektor-sektor belanja juga tetap fokus untuk diberikan pelayanan.
“Kami harus kencangkan dan kuatkan OPD yang fokus menghasilkan PAD,” ujar Juaini Taofik saat dikonfirmasi, pada Selasa (9/1).
Menurutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim menjadi target utama dari sumber pajak atau retribusi Pemkab Lotim sebagai PAD. Di mana pihak Pemkab Lotim dari awal tahun 2024 sudah menyusun skema dalam penanganan pajak dari Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Skema penanganan pajak dari MBLB ini juga mendapatkan dukungan dari Forkopimda pada tahun 2024 ini luar biasa. Selain itu juga penarikan pajak akan dilakukan di lokasi penambang dan itu sudah ada kesepakatan.
“Kita juga akan menggeser pola penarikan pajak MBLB. Dulu kita fokus penarikan di pintu keluar itu, tapi sekarang kita sudah ada kesepakatan dan kerjasama dengan para penambang,” terangnya.
Terkait dengan izin, dikatakan Bupati, saat ini para pengusaha tambang ada yang pada posisi memiliki izin atau legal. Tapi sebagian juga para pengusaha tambang masih dalam proses pengurusan izin. Untuk itu Pemkab Lotim melakukan upaya preemtif yaitu upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
“Kami juga mengambil langkah preemtif untuk mendorong mempermudah proses perizinannya,” ungkapnya
Ditegaskan bahwa Pemkab Lotim akan tetap tegas dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang, termasuk dalam memberikan rekomendasi saat pengurusan izin.
“Tapi kata kunci mempermudah izin ini bukan berarti semua usaha penambang yang tidak sesuai dukungan akan diberikan izin, itu tidak. Tapi yang sesuai saja kita izinkan,” tandasnya. (*)
