Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemda Lombok Timur Paling Rendah, Ketua BAPERA Lotim Nilai Sekda Gagal Pimpin ASN

Lombok Timur – Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kabupaten Lombok Timur, Saparwadi mengungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik harus bertanggung jawab atas sangat rendahnya hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). 

Demikian disampaikan Saparwadi kepada media ini melalui keterangan tertulisnya Jumat (5/5). Ia menerangkan landasan hukum implementasi SAKIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Ia menilai Sekda berperan penting dalam hal pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi.

“Di sinilah peran Sekda yang harusnya paling utama. Karena ini tugas pokok dan fungsi Sekda dalam proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menghasilkan SAKIP yang memperlihatkan kredibilitas dan berjalannya pengelolaan keuangan Pemkab Lombok Timur,” terang Laki-laki yang akrab disapa Wadik ini.

Wadik menambahkan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu berisikan, antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD).

“Nah kalau hasilnya paling rendah se-NTB maka bisa dipastikan Sekda tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau boleh jadi Sekda tidak mengerti tugas-tugasnya sebagai seorang Sekda. Malah sibuk berselancar untuk  ambisi kekuasan. Saran kami, Sekda Lotim sebaiknya fokus kerjakan tugas tugasnya sebagai Sekda Lotim jangan jadi amburadul,” tegas Wadik. 

Saparwadi meminta kepada KEMENDAGRI  mesti cermat, tak boleh main-main dalam memilih Penjabat Kepala Daerah untuk Lombok Timur. Pilihlah secara selektif, memenuhi kualifikasi, berintegritas dan memahami kondisi riil pembangunan daerah yang akan dipimpinnya. “Jangan terulang kegagalan dalam kepemimpinan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga bisa langsung tancap gas melakukan kerja-kerja buat rakyat. 

Mereka yang diangkat, selain harus steril dari kepentingan politik, juga mesti punya kapasitas dan kapabilitas sebagai Pemimpin Daerah,” imbuh Wadik. 

“Penjabat kepala daerah kali ini sungguh punya arti tersendiri. Mereka juga punya kekuasaan besar, kewenangan besar, dan tentu saja berpotensi mengusung atau dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan besar,” bebernya penuh analitik.

Lebih lanjut, Wadik, amat tidak elok jika mereka bukannya memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerah, tetapi malah ikut campur dalam urusan elektoral. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *