Lombok TImur – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, menginventarisasi sejumlah permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya realisasi belanja maupun pendapatan asli daerah (PAD) sejumlah OPD, utamanya yang berada di bawah 70%.
Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy, meminta penjelasan sekaligus komitmen para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk target optimal yang dapat direalisasikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.
“Mengevaluasi OPD yang capaiannya belum bergeser sejak Oktober, akan sulit untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Bupati, Selasa (6/12).
Selan itu, Bupati Sukiman Azmy membandingkan kinerja OPD dengan Kecamatan yang realisasinya rata-rata di atas 90%, kecuali kecamatan Selong yang capaiannya 86,74%. Bupati sempat pula mengkritisi masih rendahnya realisasi PAD kendati telah berupaya optimal dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).
Di kesempatan itu pula, Bupati mengingatkan bahwa APBD Lombok Timur Tahun 2023 telah ditetapkan dan berharap agar semua dapat mempersiapkan pelaksanaan APBD tersebut dari semua aspek, seperti yang sudah disepakati dengan DPRD pada pembahasan lalu.
Sementara itu, Kepala Bappeda Hj. Baiq Miftahul Wasli dalam paparannya, realisasi APBD tahun 2022 dari sisi pendapatan mencapai 88,67% dari anggaran Rp. 2,992 triliun lebih, sementara dari sisi belanja realisasinya 82,75% dari angka Rp. 3,288 triliun lebih, sedangkan dari sisi pembiayaan penerimaan pembiayaan 83,50% dan pengeluaran pembiayaan di posisi 39%.
Sejumlah OPD realisasinya masih di bawah 80%. Dari sisi belanja misalnya, terdapat RSUD Lombok Timur (68,18%) dan RSUD Patuh Karya (67,46%), Dinas Pertanian (61,84%), Dinas Perindustrian (61,04%), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (53,82%).
Sementara dari sisi pendapatan masih ada OPD dengan capaian di bawah 60 persen seperti Dinas Perdagangan (56,61%), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (27,88%), Dinas Pertanian (28,5%), Dinas Kelautan dan Perikanan (32,8%). (HH)
