Lombok Timur – Kedatangan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ke Desa Jenggik Utara pada 12 Desember kemarin mendapat kritikan pedas dari Pemerhati Pekerja Migran yakni Roma Hidayat dari Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI Foundation) dan Usman dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Kedatangan Menteri Abdul Kadir Karding yang akrab disapa Karding ke desa Jenggik Utara dirasa salah dan jauh dari program perlindungan PMI. Pasalnya, di desa Jenggik Utara Menteri Karding melakukan uji coba program makan siang bergizi yang dirasa jauh dari esensi perlindungan PMI.
Di samping itu juga, Roma menyayangkan tidak ada keterlibatan NGo saat kunjungan Menteri Karding. Bukan tanpa alasan, Desa Jenggik Utara merupakan dampingan program ADBMI Foundation selama 5 tahun.
Roma Hidayat selaku ketua Advokasi Buruh Migran Indonesia atau ADBMI Foundation memberikan kritikan keras atas kedatangan Menteri Abdul Kadir Karding. Ia menilai kedatangan menteri perlindungan pekerja migran Indonesia tersebut tidak merubah keadaan.
“Kami lama di sana, 5 tahun program ADBMI Foundation di desa Jenggik Utara,” terang Roma Hidayat, Jum’at (13/12).
Roma Hidayat selaku ketua ADBMI Foundation juga menyebutkan bahwa peraturan desa (perdes) mengenai PMI sudah ada sebelumnya.
“Jangankan di Jenggik Utara, jauh sebelumnya sudah ada perdes yang kita dorong yang berpihak pada PMI dan keluarganya di level desa di Lombok Timur,” cetus Roma Hidayat.
Roma Hidayat juga menyayangkan, kedatangan Menteri Karding ke Lotim tidak mengundang para NGO dan pemerhati pekerja migran.
“Menteri ini berkunjung ke Jenggik Utara Lombok Timur. Desa yang sukses dibina ADBMI bersama TIFA. Anehnya, waktu berkunjung kemarin, tidak satupun LSM diajak serta untuk diskusi,” ungkap Roma.
Roma bahkan meminta kepada Menteri Karding untuk belajar kembali ke Lombok Timur perihal kebijakan untuk PMI. Terlebih saat ini, Pemda Lombok Timur akan mengeluarkan peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial Ekonomi PMI dan keluarganya.
“Menteri ini harus belajar banyak di Lombok Timur ya. Dia baru mulai berbicara tentang pemberdayaan PMI purna, kita sudah duluan lakukan. Bahkan kita tengah persiapkan peraturan Bupatinya yang akan jadi pertama kali di Indonesia,” tandas Roma Hidayat selaku pemerhati pekerja migran Indonesia.
Hal yang sama juga disampaikan ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat, Usman. Ia menilai kedatangan Menteri Karding tidak sejalan dengan tugas dan tanggung jawab menteri PPMI sebagai pelindung PMI.
“Kedatangan menteri kemarin gak nyambung, masa liat anak makan,” terang Usman ketua SBMI NTB tersebut.
Seharusnya kedatangan menteri PPMI kemarin, terang Usman, harus bertemu juga dengan ormas PMI dan juga pemerhati Pekerja Migran. “Jangan hanya datang bertemu dengan para pejabat saja,” ujar Usman memberi kritik.
Usman juga menyinggung terkait dengan regulasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum melakukan revisi Perda perlindungan PMI. Justru kabupaten Lombok Timur dan juga Lombok Barat lebih dahulu melakukan revisi mengenai Perda perlindungan PMI.
Usman berharap pemerintahan mendatang lebih memberikan perhatian terhadap para pekerja migran Indonesia dan keluarganya. “Nah mudahan gubernur mendatang akan berubah dan semakin lebih giat lagi,” tutupnya.
Diketahui bahwa kabupaten Lombok Timur merupakan pengirim pekerja migran Indonesia terbesar ketiga di Indonesia. Di samping itu juga, pekerja migran menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi warga Lombok Timur. Namun kedatangan menteri perlindungan PMI ke kabupaten Lombok Timur dirasa jauh dari esensi perlindungan PMI mengingat program yang dibawa adalah makan siang bergizi. (*)
