Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lantaran berhasil menempati peringkat pertama penilaian kinerja pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021.
“Pencapaian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai peringkat pertama dalam penilaian kinerja pengelolaan DAK Fisik Nasional tahun 2021 merupakan motivasi untuk bekerja lebih cepat dan tepat,” kata Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik usai menerima Plakat Penghargaan dari Kepala KPPN Selong, Yuspartianah pada Senin (7/3).
Menurut Sekda, plakat yang diterima pemda Lotim merupakan bonus atas kinerja seluruh pihak, terutama OPD dengan DAK Fisik terbaik seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan.
Selain ketepatan, Sekda juga menekankan pentingnya kecepatan dalam penyaluran DAK Fisik. Hal tersebut mengingat semakin cepat pembangunan fisik rampung, praktis akan mempercepat pemanfaatannya oleh masyarakat serta berdampak terhadap sektor lainnya, termasuk ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan belanja Pemerintah masih menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat di daerah ini.
Menyusul prestasi tersebut, selain mempertahankan prestasi dan kinerja DAK Fisik di tahun 2022 ini, Sekda sebagai koordinator OPD mendorong kinerja DAK Non Fisik seperti di sektor pendidikan dan kesehatan agar terus membaik.
Ia menargetkan pekan ke tiga Maret mendatang sudah ada pencairan. Sekda berharap secara teknis pengelola DAK Non Fisik dapat menimba pengetahuan dan pengalaman dari pengelola DAK Fisik.
H.M. Juaini Taofik yang karib disapa Kak Ofik ini juga menyinggung Dana Desa (DD) yang sedikit mengalami hambatan karena sejumlah penyesuaian porsi pemanfaatan. “Kita terus mendorong Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), utamanya untuk menyelesaikan APBDes sebagai syarat utama pencairan DD,” tukasnya
Masih kata dia, keberhasilan Lombok Timur meraih peringkat pertama kinerja pengelolaan DAK Fisik tersebut karena memenuhi indikator penilaian meliputi realisasi penyaluran DAK dari Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. “Penyampaian laporan realisasi belanja DAK, serta efektivitas penggunaannya, termasuk penyampaian APBD dan jumlah kontrak,” tandasnya. (HH)
