Lombok Timur – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathoni, berharap kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Lombok Timur (Lotim) untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak sekolah. Langkah ini dinilai penting guna meminimalkan persoalan teknis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wathon menjelaskan, sesuai kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), penerima manfaat program MBG tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan seluruh pegawai sekolah. Perluasan sasaran tersebut, menurutnya, harus diiringi dengan komunikasi dan koordinasi yang lebih solid antara SPPG, sekolah, guru, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di masing-masing kecamatan.
“Saya sudah bersurat ke semua pihak agar koordinasi terus terjalin. Sekarang guru juga mendapatkan jatah menu MBG. Ini patut disyukuri, tetapi koordinasi dengan guru dan UPTD di setiap kecamatan harus benar-benar dibangun,” kata Wathon, Kamis (29/1).
Menurutnya, lemahnya koordinasi berpotensi memicu diskomunikasi antara SPPG dan pihak sekolah sebagai perpanjangan tangan penerima manfaat. Padahal, koordinasi yang baik akan memperkuat fungsi pengawasan bersama terhadap distribusi menu MBG.
“Dengan koordinasi, pengawasan bisa dilakukan bersama-sama. Ini menyangkut keselamatan siswa. Kita tentu tidak ingin ada siswa yang mengalami gangguan kesehatan atau keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG,” ujarnya.
Disinggung terkait perjanjian kerjasama (PKS) antara SPPG dan sekolah, Wathon mengakui persoalan tersebut bersifat dilematis. Namun, ia menegaskan bahwa yang paling utama adalah terbangunnya komunikasi sejak awal pelaksanaan program.
Dikbud Lotim juga telah memberikan arahan agar pendistribusian dan konsumsi menu MBG dilakukan pada jam istirahat pertama hingga sebelum pukul 12.00 Wita. Kebijakan ini dimaksudkan agar proses makan dapat dilakukan secara bersamaan oleh siswa dan guru, sehingga lebih mudah dikontrol dan diawasi.
Selain itu, Wathoni meminta SPPG untuk bersikap lebih responsif terhadap keluhan dan masukan dari pihak sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan penyajian menu MBG.“Kami minta setiap keluhan dari sekolah segera direspons, jangan diabaikan. Kami sering menerima informasi dari sekolah bahwa masukan mereka tidak ditindaklanjuti oleh SPPG. Padahal, ini menyangkut kesehatan dan keselamatan siswa,” tegasnya. (*)
