Oleh: Agus Khairi
(Direktur PKBI Cabang Lombok Timur)
Satu tahun sudah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan di Lombok Timur. Sebagai daerah yang menjadi pionir dalam melakukan evaluasi perdana di Indonesia, kita patut memberikan apresiasi atas keberanian pemerintah daerah untuk membuka diri terhadap koreksi. Namun, hasil evaluasi yang mengungkap adanya temuan makanan basi hingga kendala distribusi bukanlah perkara sepele yang bisa diselesaikan hanya dengan permohonan maaf atau perbaikan administratif semata.
Bagi kami di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Cabang Lombok Timur, isu pemenuhan gizi anak adalah mandat kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan hak dasar anak dan masa depan kualitas sumber daya manusia kita. Ketika kita bicara tentang “Makan Bergizi”, maka variabel utamanya adalah Nutrisi dan Keamanan Pangan (Food Safety). Jika salah satunya cacat, maka esensi program ini runtuh.
Alarm Keras dari Temuan Makanan Basi
Temuan makanan basi dalam pelaksanaan program adalah sebuah “alarm keras”. Ini bukan sekadar masalah teknis pengiriman, melainkan indikator adanya rantai pasok yang rapuh dan lemahnya kontrol kualitas (quality control). Anak-anak kita bukan objek uji coba. Memberikan makanan yang tidak layak konsumsi tidak hanya gagal memberikan gizi, tetapi justru mengancam kesehatan mereka.
PKBI Cabang Lombok Timur memandang bahwa standarisasi dapur produksi dan higienitas sanitasi dalam proses pengolahan makanan harus menjadi harga mati. Evaluasi ini harus bermuara pada sanksi tegas bagi penyedia jasa yang lalai, serta perbaikan sistem distribusi agar durasi antara waktu masak dan waktu konsumsi tetap dalam batas aman.
Bukan Sekadar Kenyang, Tapi Gizi Seimbang
Kritik kami berikutnya tertuju pada substansi gizi. Program ini bernama “Makan Bergizi Gratis”, bukan sekadar “Makan Gratis”. Evaluasi harus menyentuh apakah komposisi makanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar kecukupan gizi untuk menekan angka stunting di Lombok Timur?
Kami mendorong pemerintah untuk lebih melibatkan ahli gizi lokal dan memaksimalkan potensi pangan lokal. Lombok Timur kaya akan sumber protein dan nabati dari petani dan nelayan kita sendiri. Menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM pangan di sekitar sekolah tidak hanya menjamin kesegaran makanan (mencegah basi), tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat.
Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan keluarga, PKBI menekankan pentingnya pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan. Jangan biarkan evaluasi ini hanya menjadi konsumsi meja birokrasi. Masyarakat, terutama komite sekolah dan wali murid, harus diberikan ruang untuk melaporkan secara langsung jika ditemukan ketidaksesuaian kualitas tanpa rasa takut.
Transparansi anggaran dan mekanisme pemilihan vendor juga harus dibuka seluas-luasnya. Kita tidak ingin program mulia ini dicederai oleh praktik-praktik yang hanya menguntungkan segelintir pihak namun mengorbankan kesehatan anak-anak kita.
Komitmen untuk Perbaikan
Kami di PKBI Cabang Lombok Timur mendukung penuh keberlanjutan program MBG, namun dengan catatan besar: Kualitas tidak boleh dikorbankan demi kuantitas. Menjadi daerah pertama yang melakukan evaluasi di Indonesia adalah prestasi, namun jauh lebih berprestasi jika Lombok Timur mampu menjadi daerah pertama yang menyajikan sistem MBG yang nol kesalahan (zero error), sehat, dan bermartabat bagi anak-anak.
Mari kita jadikan momentum evaluasi satu tahun ini untuk berbenah secara total. Anak-anak Lombok Timur berhak atas masa depan yang sehat, dan itu dimulai dari piring makan mereka hari ini.
