SMART Lombok Timur: Menguliti Satu Tahun Kepemimpinan Iron-Edwin

Oleh: Muhamad Dicky Subagia – Ketua Umum Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur (GMP-LOTIM)

Satu tahun Kepemimpinan Pasangan Iron-Edwin di Lombok Timur telah berlalu. Waktu yang cukup untuk melakukan satu hal penting dalam demokrasi yaitu evaluasi. Bukan evaluasi seremonial, bukan laporan penuh angka-angka manis, tetapi evaluasi yang jujur berbasis data, realitas sosial, dan keberanian untuk mengkritik.

Visi pembangunan daerah sering kali terdengar ideal bahkan utopis. Di tengah gegap gempita jargon pembangunan, di Lombok Timur, visi SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, Transparan) menjadi narasi utama arah kebijakan. Namun, dalam tradisi ilmu sosial, setiap klaim pembangunan harus diuji oleh data, distribusi, dan dampak riil terhadap masyarakat, bukan oleh slogan semata. Untuk menjawabnya kita perlu menempatkan visi ini dalam kerangka data empiris, kondisi sosial ekonomi riil, serta analisis ilmiah.

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB yang dirilis per 27 Februari 2026, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur diproyeksikan mencapai 1.460.000 jiwa (1,46 juta) pada tahun 2026. Angka ini menjadikan Lombok Timur salah satu Kabupaten dengan populasi terbanyak di Nusa Tenggara Barat, dengan kepadatan penduduk sekitar 908 jiwa per km². Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk besar di NTB dan karakter ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian tradisional.

Data Kuncinya:

Kemiskinan Tahun 2023 adalah 15,63%
Kemiskinan Tahun 2024 adalah 14,51%
Kemiskinan Tahun 2025 adalah 13,53%
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2024 adalah 185.030 Jiwa
Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025 adalah 3,2% (46 Ribu Jiwa)
IPM Tahun 2025 adalah 72,35 (Kategori Tinggi, tetapi masih menengah di NTB)

Hipotesis Awal adalah secara statistik ada kemajuan, tetapi basis kesejahteraan masih rapuh dan belum mencerminkan SMART secara substantif.

Sejahtera: Turun di Data, Tertahan di Realitas

Secara statistik, Lombok Timur menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan tahun 2025 tercatat 13,53% turun dari 14,51% pada tahun sebelumnya. Bahkan, angka ini telah memenuhi target RPJMD daerah. Data menunjukkan adanya perbaikan. Pada Tahun 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem di Lombok Timur tersisa sekitar 46 Ribu Jiwa atau 3,2% dari populasi. Bahkan sekitar 11 Ribu Orang berhasil keluar dari kategori miskin ekstrem.

Namun, angka tersebut menyimpan paradoks yang serius dan capaian ini perlu dibaca secara kritis. Sekitar 145 Ribu warga masih berada pada desil kemiskinan terbawah, serta terdapat 91 Desa yang masuk kantong kemiskinan, termasuk 31 Desa dalam kategori ekstrem. Garis kemiskinan Lombok Timur pada 2025 berada di angka Rp602.564 per kapita per bulan. Artinya, seseorang yang hidup sedikit di atas angka tersebut sudah dianggap tidak miskin, meskipun secara faktual masih rentan secara ekonomi. Selanjutnya, indikator lain menunjukkan bahwa Indeks kedalaman kemiskinan masih 2,46% dan Inflasi mencapai 3,21% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Ini bukan sekadar angka, ini adalah wajah nyata dari:

Petani dengan hasil panen tak menentu.
Buruh informal tanpa jaminan.
Keluarga yang hidup di ambang garis kemiskinan.

Dan yang terjadi hari ini adalah:

Bansos Diperluas.
Ketergantungan Meningkat.
Ekonomi rakyat tidak bertransformasi.

Maka harus kita tegaskan bahwa Sejahtera di Lombok Timur masih sebatas distribusi bantuan, bukan keadilan ekonomi. Lebih ironisnya lagi, garis kemiskinan yang rendah membuat realitas penderitaan seolah-olah hilang dari statistik.

Dalam lensa KacaMata teori Capability Approach dari Amartya Sen, kemiskinan tidak sekadar soal pendapatan, tetapi keterbatasan ataupun perampasan kapabilitas hidup. Maka, penurunan angka kemiskinan tidak otomatis berarti masyarakat telah sejahtera, melainkan bisa saja hanya berpindah dari miskin ekstrem ke miskin moderat. Maka ketika masyarakat masih:

Bergantung pada bantuan sosial
Bekerja di sektor informal
Rentan terhadap guncangan ekonomi
Tidak memiliki jaminan ekonomi

Ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Lombok Timur bukan sekadar soal jumlah, tetapi juga soal kedalaman dan kerentanan struktural. Dengan demikian, sejahtera masih bersifat perbaikan statistik, belum substantif atau belum transformasi kesejahteraan.

Maju: Antara IPM dan Kemandekan Ekonomi Serta Pendidikan Stagnan dan SDM Belum Kompetitif.

Kemajuan sering diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Lombok Timur memang meningkat, berada di kisaran 72,35 (kategori tinggi). Namun, mari kita lihat sisi lain yang sering disembunyikan adalah:

Pertumbuhan ekonomi sekitar 3,8%
Ketergantungan tinggi pada sektor pertanian
Minimnya industrialisasi dan investasi produktif

Ini adalah tanda klasik dari apa yang disebut para ekonom sebagai Low Growth Trap yaitu jebakan pertumbuhan rendah. Walt Whitman Rostow menyebut bahwa kemajuan sejati terjadi ketika ekonomi bertransformasi. Tetapi di Lombok Timur hari ini tidak ada lompatan struktural, yang ada hanya kenaikan indikator tanpa perubahan fondasi.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 hanya 3,87%, angka yang menunjukkan stagnasi bukan akselerasi, bahkan menurun dari triwulan sebelumnya akibat ketergantungan pada sektor pertanian. Ini menunjukkan satu hal bahwa ekonomi Lombok Timur masih berada dalam jebakan Klasik Low Productivity Economy yaitu ekonomi dengan nilai tambah rendah dan ketergantungan tinggi pada musim. Dalam teori pembangunan struktural ala Walt Whitman Rostow bahwa kondisi ini menandakan bahwa Lombok Timur belum sepenuhnya bertransisi ke tahap industrialisasi. Maju akhirnya menjadi ambigu, angka meningkat tetapi daya saing stagnan.

Dan Mari kita jujur, apakah Anak Muda di Lombok Timur benar-benar punya masa depan yang jelas?

Faktanya:

Ekonomi masih bertumpu pada pertanian tradisional
Industrialisasi hampir tidak bergerak
Pengangguran terselubung tinggi
Minim hilirisasi
Rentan terhadap musim

Dalam teori Rostow, daerah seperti ini belum keluar dari tahap pre-condition for take-off. Artinya tidak ada lompatan ekonomi, yang ada hanya bertahan hidup. Ironisnya sektor pertanian yang menjadi tulang punggung belum modern, belum terintegrasi industri, dan petani tetap menjadi kelompok rentan. Maju yang di klaim hari ini hanyalah kemajuan semu angka naik, tapi struktur tidak berubah.

Pertanyaannya adalah di mana proyek besar yang benar-benar mengubah arah ekonomi daerah?

Selain itu, sektor pendidikan menjadi indikator paling jujur untuk mengukur kemajuan. Adapun fakta di Lombok Timur adalah:

Rata-rata lama sekolah 7,5 tahun (Setara SMP)
Harapan lama sekolah 13 tahun (masih di bawah target nasional)
Masih banyak sekolah dengan fasilitas terbatas di desa.

Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akses dan kualitas pendidikan. Dalam teori Human Capital Ala Gary Becker, pendidikan adalah investasi utama pembangunan. Namun jika kualitas pendidikan rendah, maka kemajuan hanya akan menghasilkan tenaga kerja murah, bukan SDM unggul.

Pertanyaannya adalah di mana lompatan kebijakan pendidikan dalam satu tahun terakhir? Jika tidak ada, maka maju hanyalah ilusi statistik IPM. Tanpa intervensi yang serius pada kualitas pendidikan, Lombok Timur berisiko terjebak dalam Low Skill Equilibrium, di mana ekonomi hanya menghasilkan tenaga kerja berupah rendah.

Kesehatan: Stunting Sebagai Alarm Pembangunan

Harapan hidup di Lombok Timur sudah mencapai sekitar 72 Tahun, tetapi indikator ini tidak boleh menipu kita. Fakta di lapangan menunjukkan:

Akses layanan kesehatan masih timpang antar wilayah
Fasilitas kesehatan di desa belum memadai
Kasus stunting di NTB masih di kisaran 20%+, termasuk Lombok Timur sebagai kontributor signifikan.

Sektor kesehatan memperlihatkan tantangan yang serius. Prevalensi stunting di Lombok Timur masih mencapai 22,39% pada tahun 2025, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di NTB.

Dalam Kajian Publik Health, stunting tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga mencerminkan kemiskinan struktural, sanitasi lingkungan, dan akses maupun kualitas layanan kesehatan. Dengan demikian, tingginya angka stunting menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menjangkau dimensi kualitas hidup jangka panjang.

APBD dan Tata Kelola: Antara Kapasitas Fiskal dan Efektivitas Belanja

Mari kita mulai dari jantung kekuasaan yaitu anggaran. APBD Lombok Timur tahun 2025 mencapai sekitar Rp3,42 Trilliun. Namun, Struktur belanja menunjukkan dominasi belanja operasional sebesar 76,44%, sementara belanja modal hanya sekitar 9,79%.

Komposisinya problematik yaitu:

Belanja Pegawai Rp1 Triliun lebih
Belanja Modal (Pembangunan Nyata) hanya ±Rp95 Milliar.

Artinya, uang rakyat lebih banyak habis untuk birokrasi, bukan untuk pembangunan. Sementara itu, PAD hanya sekitar Rp523 Milliar dan bahkan mengalami penurunan. Ini menunjukkan satu hal yang krusial yaitu kemandirian fiskal lemah, ketergantungan tinggi, dan efisiensi pembangunan dipertanyakan. Dalam teori ekonomi publik, ini disebut sebagai Budget Capture By Bureaucracy bahwa anggaran dikuasai oleh kepentingan administratif, bukan publik. Dalam ekonomi publik, kondisi ini juga sering disebut sebagai Low Fiscal Effectiveness, di mana kapasitas anggaran tidak berbanding lurus dengan dampak pembangunan.

Ketergantungan pada dana transfer pusat juga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih terbatas. Hal ini berdampak pada ruang gerak kebijakan yang relatif sempit dalam mendorong inovasi pembangunan.

Adil: Ketimpangan Yang Tidak Pernah Diakui

Selama satu tahun, isu keadilan masih menjadi luka yang belum sembuh. Dalam teorinya John Rawls tentang keadilan sosial bahwa kebijakan publik seharusnya memprioritaskan kelompok paling lemah (The least advantaged). Fakta lapangan menunjukkan:

Ketimpangan antara desa dan kota masih nyata
Akses layanan publik tidak merata
Distribusi bantuan sosial masih dipertanyakan

Lalu persoalan klasik pun muncul bahwa penentuan penerima bantuan sering diserahkan ke desa tanpa sistem verifikasi yang kuat. Ini membuka ruang yang bias, konflik sosial, bahkan politisasi bantuan, serta kecemburuan sosial.

Sektor bansos menjadi titik yang paling rawan. Masalah utamanya yaitu:

Data tidak singkron
Validasi lemah
Potensi salah sasaran

Dengan total penerima bansos yang mencapai ratusan ribu orang, kesalahan data kecil saja bisa berdampak besar. Dalam teori social policy, bansos seharusnya menjadi alat redistribusi keadilan. Namun jika data bermasalah, bansos bisa berubah dari solusi menjadi sumber ketidakadilan baru. Dalam konteks politik lokal, bansos rentan dijadikan alat legitimasi bahkan instrumen kekuasaan. Ini yang harus dikritisi secara terbuka.

Dalam lensa KacaMata Karl Marx, ketimpangan lahir dari struktur kekuasaan yang tidak setara. Maka wajar jika hari ini muncul kecurigaan publik yaitu Apakah bantuan sosial benar-benar untuk rakyat, atau menjadi instrumen politik kekuasaan?

Religius: Kuat Identitas, Lemah Etika Publik dan Implementasi.

Sebagai bagian dari Pulau Seribu Masjid, Lombok Timur memiliki basis religius yang kuat secara kultural. Namun, religiusitas tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas tata kelola seperti:

Ketidaktepatan sasaran bantuan
Lemahnya akurasi data
Birokrasi yang belum sepenuhnya akuntabel
Praktik birokrasi yang belum sepenuhnya bersih seperti korupsi atau gratifikasi. Bahkan ada kasus yang belum clear sampai saat ini di Lombok Timur seperti kasus Chromebook yang terjadi pada tahun 2022.
Ketimpangan kebijakan atau distribusi dan ketidakakuratan data.

Max Weber pernah menjelaskan bahwa agama bisa menjadi motor perubahan sosial. Tapi jika hanya berhenti pada simbol, ia justru kehilangan makna transformasinya. Religiusitas di Lombok Timur hari ini terlalu sering berhenti di ritual, belum menjelma menjadi keadilan sosial. Dalam kajian sosiologi agama, ini disebut sebagai religiusitas simbolik, yaitu ketika agama kuat secara identitas, tetapi lemah dalam praksis sosial.

Transparan: Data Ada, Akses Terbatas

Transparansi di Lombok Timur adalah janji yang paling sering diucapkan dan paling sulit dibuktikan. Dalam satu tahun ini kita masih melihat:

Data kemiskinan yang masih perlu sinkronisasi
Minimnya akses publik terhadap informasi anggaran
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Masyarakat tidak memiliki akses penuh terhadap informasi, buktinya masih banyak OPD-OPD di Lombok Timur yang tidak memiliki website sendiri bahkan Media sosial seperti Instagram sebagai wadah untuk informasi kegiatan mereka.

Padahal dalam konsep Good Governance, transparansi tidak cukup hanya membuka data, tetapi harus bisa diuji, bisa dikritik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika masyarakat Lombok Timur tidak memiliki ruang untuk itu, maka transparansi hanya menjadi formalitas administratif, bukan kontrol demokratis. Ini sangat berbahaya karena dalam politik, data bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Satu Tahun: Cukup Untuk Mengklaim, Tetapi Belum Cukup Untuk Membuktikan

Satu tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan semua persoalan. Namun, satu tahun cukup untuk melihat arah. Dan arah yang terlihat hari ini adalah:

Perbaikan angka, tetapi belum perubahan struktur
Program berjalan, tetapi belum berdampak luas
Visi besar, tetapi implementasi masih parsial.

Dalam bahasa yang lebih tegas, SMART Lotim masih lebih banyak hidup di dokumen, daripada di kehidupan rakyat.

Kesimpulan Ilmiah

Visi SMART Lombok Timur secara empiris masih berada pada tahap transisi menuju kemajuan, namun belum mencapai transformasi struktural. Dengan kata lain ada kemajuan statistik, namun belum ada perubahan sistemik.

Penutup: SMART Atau Sekadar Slogan?

Dari seluruh indikator di atas, terlihat bahwa Lombok Timur memang mengalami kemajuan. Namun, kemajuan tersebut masih berada dalam fase perbaikan statistik, belum transformasi struktural.

SMART Lotim berisiko menjadi sekadar slogan politik jika:

Kesejahteraan tidak merata
Kemajuan tidak inklusif
Keadilan tidak terdistribusi
Religiusitas tidak menjadi etika publik
Transparansi tidak membuka ruang kontrol masyarakat.

Maka yang dibutuhkan kedepan bukan sekedar program, melainkan:

Reformasi data sosial
Transparansi ekonomi berbasis lokal
Penguatan partisipasi publik
Integrasi nilai moral dalam tata kelola
Reformasi struktur ekonomi
Redistribusi pembangunan desa
Peningkatan kualitas SDM

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah angka di laporan atau apa yang tertulis di RPJMD, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan keadilan, kesejahteraan, dan martabat hidup.

Evaluasi satu tahun kepemimpinan Iron-Edwin seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan euforia. Karena jika kritik terus diabaikan, maka yang terjadi adalah:

Normalisasi ketimpangan
Pembiaran kemiskinan
Pembungkaman realitas

Sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil, wabilkhusus kita yang tergabung dalam Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur (GMP-LOTIM), kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengatakan pembangunan tidak boleh hanya terlihat berhasil, ia harus benar-benar dirasakan. Jika tidak, maka Lotim SMART hanyalah:

Sejahtera di atas kertas
Maju dalam laporan
Adil dalam pidato
Religius dalam simbol
Transparan dalam klaim

Dan masyarakat Lombok Timur? Tetap berjuang di antara statistik yang tidak pernah sepenuhnya jujur.

Seruan Akhir

Sudah saatnya:

Pemerintah membuka ruang kritik
Masyarakat berani bersuara
Mahasiswa turun mengawal kebijakan

Karena demokrasi tidak butuh pujian, ia butuh keberanian untuk mengoreksi kekuasaan. Tanpa kritik, kekuasaan akan merasa selalu benar. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan hanya kebijakan, tetapi masa depan Lombok Timur itu sendiri.

Dari Evaluasi ke Aksi: Jalan Konkrit Menuju Lombok Timur SMART

Refleksi satu tahun kepemimpinan tidak boleh berhenti pada kritik. Ia harus melahirkan agenda korektif yang terukur, berbasis data, dan berorientasi dampak. Dalam kerangka policy cycle, fase evaluasi seharusnya diikuti oleh policy reform yang konkrit.

Berikut langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mendorong transformasi LOTIM SMART secara Substantif antara lain:

1.Reformasi APBD: Dari Belanja Birokrasi ke Belanja Produktif.

Masalah utama Lombok Timur bukan kekurangan anggaran, tetapi struktur pengeluaran yang tidak produktif.

Langkah konkrit:

Realokasi Bertahap, yaitu belanja pegawai ≤ 40%, dan belanja modal ≥ 20-25%.
Prioritaskan infrastruktur desa produktif, irigasi pertanian, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan

Instrumen Kebijakan:

Perfomance-Based Budgeting (PBB)
Outcome-Based Evaluation (Setiap program harus punya indikator dampak, bukan hanya serapan anggaran)

Dasar Ilmiahnya adalah dalam literatur public finance (Musgrave, 1959), belanja publik yang efektif adalah yang menciptakan multiplier effect ekonomi, bukan sekadar mempertahankan birokrasi.

Transformasi Ekonomi: Hilirisasi Pertanian dan Industrialisasi Lokal.

Struktur ekonomi Lombok Timur masih terjebak pada pertanian berproduktivitas rendah.

Langkah Konkrit:

Bangun Sentra Agroindustri Desa, yaitu pengolahan jagung, padi, tembakau, dan holtikultura.
Kembangkan cold storage dan koperasi produksi berbasis petani.
Dorong kemitraan antara petani, UMKM dan industri.

Program Prioritas:

1 Desa = 1 produk unggulan (One Village One Product – OVOP)
Kredit mikro berbasis klaster produksi.

Dasar ilmiahnya adalah menurut Rostow, pembangunan maju ditandai oleh transformasi dari sektor primer ke sektor bernilai tambah. Tanpa hilirisasi, ekonomi akan stagnan dalam Low Productivity Trap.

Reformasi Bansos: Dari Ketergantungan ke Pemberdayaan.

Bansos saat ini cenderung bersifat karitatif, bukan transformatif.

Langkah Konkrit:

Integrasi data berbasis NIK tunggal (Big Data Sosial)
Audit independen data penerima bansos
Konversi bansos menjadi conditional cash transfer (syarat pendidikan atau kesehatan), serta bantuan produktif (alat usaha dan pelatihan)

Inovasinya yaitu Graduasi Bansos, maksudnya adalah target keluarga keluar dari kemiskinan dalam 3-5 tahun.

Dasar ilmiahnya adalah Studi World Bank (2020) menunjukkan bansos efektif jika dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas dan akses ekonomi. Jika tidak, bansos hanya akan memperpanjang ketergantungan.

Revolusi Pendidikan: Dari Akses ke Kualitas.

Masalah utama bukan lagi akses, tetapi kualitas pendidikan.

Langkah konkrit:

Fokus pada peningkatan kualitas guru dan digitalisasi pembelajaran.
Bangun SMK berbasis industri lokal (pertanian, perikanan, dan pariwisata).
Program Link and Match sekolah dengan dunia kerja.

Targetnya adalah rata-rata lama sekolah ≥ 10 tahun dalam 5-7 tahun.

Dasar ilmiahnya adalah menurut Becker dalam human capital theory yaitu investasi pendidikan akan menciptakan produktivitas dan produktivitas akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.