Opini  

Maksimalisasi Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Juncto UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Meminimalisir Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Catatan di Hari Anak Nasional)

Oleh: Imron Hadi, S.HI., M.HI.

(Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah UIN Mataram)

 Pada dasarnya anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, baik dalam konteks berbangsa dan bernegara. Setiap anak harus mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. 

Dalam hal menjamin perlindungan terhadap anak, negara telah memberikan payung hukum yakni UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada Kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih terdapat tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait, dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat seperti kejahatan seksual yang saat ini banyak terjadi menimpa anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga UU No. 23 tahun 2002 direvisi menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual, yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali kondisi fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi (anak korban kejahatan seksual), di kemudian hari menjadi pelaku kejahatan yang sama, karena banyak pelaku kejahatan seksual terhadap anak dulunya adalah seorang korban pelecehan seksual juga.

UU No. 35 tahun 2014 yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014 lalu, banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya adalah memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada Negara, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta diberlakukannya  hak restitusi pada korban.

Maksimalisasi Peranan Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang No. 35 tahun 2014, menekankan peran fungsi dan tanggung jawab, pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak yang terkandung di dalam beberapa pasal mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, kondisi fisik dan mental anak, serta menghormati dan melindungi hak anak, dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah serta diwujudkan melalui upaya membangun kabupaten atau kota layak anak, memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang sesuai dengan perkembangan dan tingkat kecerdasannya, serta memberikan pendidikan gratis atau pelayanan khusus bagi anak yang kurang mampu, anak terlantar dan anak yang tinggal didaerah terpencil.

Maksimalisasi Peranan Masyarakat

Selain tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, Undang-undang perlindungan terhadap anak juga memberikan tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dalam hal perlindungan anak. Adapun wujud keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak adalah dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak untuk terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan edukasi, kolaborasi dan pendampingan, sehingga kasus-kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi dan meresahkan masyarakat bisa dihindari. Seperti kasus pencabulan dan pemerkosaan santri di beberapa pondok pesantren dan di Islamic boarding school yang tentunya sangat memalukan dan mencoreng marwah dan martabat lembaga pendidikan islam tersebut oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.       

Maksimalisasi Peranan orangtua

Selain memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, undang-undang tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk melindungi, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka secara maksimal. Kewajiban tersebut diantaranya adalah memelihara dan menumbuh kembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter atau budi pekerti kepada anak. Karena pada kenyataannya, orang tualah yang paling dekat dengan anak setiap hari yang secara langsung bisa memantau pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis  anak serta mengontrol pergaulannya setiap hari.

Stop Kejahatan Seksual kepada Anak

Salah satu  kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, yang dilakukan oleh orang lain, oknum guru bahkan orang terdekat anak seperti ayah kandung dan ayah tiri. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pencabulan dan pemerkosaan terhadap sejumlah santri yang terjadi di lingkungan pondok pesantren (Islamic Boarding School) yang berujung pada kehamilan santri. Sejumlah pesantren di jawa barat (tidak disebut namanya) juga melakukan pencabulan dan pelecehan seksual terhadap santrinya, pencabulan oleh pengasuh pesantren di jawa timur yang berujung pada pencabutan izin pesateren, pecabulan oleh oknum dosen terhadap mahasiswa beberapa waktu lalu, dan banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan formal dan non formal. Seharusnya lembaga pendidikan yang menjadi garda terdepan dalam membina moral dan intelektual  anak harus mengajarkan nilai-nilai kebaikan, akhlakul karimah dan sebagai tempat yang aman bagi anak didik atau santri yang menimba ilmu di sana. Malah menjadi modus dan tempat baru para predator anak untuk melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak didik atau santri yang lugu dan tidak berdosa. Tentunya hal itu membuat hati kita miris dan malu melihatnya. 

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan orang tua harus bergandeng tangan bersatu memerangi segala macam bentuk dan modus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak. Masyarakat dan orang tua harus semakin peduli dalam mengawasi anak, terutama terhadap segala macam indikasi yang mengarah kepada kejahatan seksual, sementara itu pemerintah juga harus sigap dan tegas dalam menerapkan hukum dan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, agar anak Indonesia terbebas dari segala macam bentuk kekerasan seksual dan pencabulan.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *