Lombok Timur – Meski angka kemiskinan secara persentase menurun, kenaikan nilai Garis Kemiskinan menjadi sorotan utama dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lombok Timur Tahun 2027.
Acara yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, pada Kamis (12/2/2026) di Rupatama Kantor Bupati ini, membedah tantangan daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.
Berdasarkan data tahun 2025, Garis Kemiskinan di Gumi Selaparang merangkak naik menjadi Rp 602.564 per kapita per bulan, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 583.967.
Bupati Haerul Warisin menjelaskan, meski penduduk miskin turun dari 14,51 persen ke 13,53 persen, kenaikan standar garis kemiskinan menunjukkan biaya kebutuhan hidup yang semakin mahal.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Penurunan angka kemiskinan harus sejalan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak,” tegas Bupati Haerul.
Di sisi kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur tahun 2025 menunjukkan tren positif di angka 72,35 poin (naik 0,87 poin). Beberapa indikator pendukungnya antara lain:
- Usia Harapan Hidup: 72,29 tahun.
- Harapan Lama Sekolah: 14,08 tahun.
- Rata-rata Lama Sekolah: 7,71 tahun.
- Pengeluaran per Kapita: Rp10,851 juta per tahun.
Walau meningkat, secara regional IPM Lombok Timur masih tertahan di peringkat ketujuh se-Provinsi NTB. Namun, Bupati meminta semua pihak tetap optimis mengingat beban jumlah penduduk Lombok Timur yang jauh lebih besar dibanding daerah lain.
Salah satu pemicu naiknya garis kemiskinan adalah laju inflasi tahun 2025 yang mencapai 3,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi justru moncer di atas 6 persen, melampaui rata-rata nasional.
Bupati Haerul menyebut, program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak domino pada ekonomi lokal, khususnya bagi petani dan peternak.
“Secara langsung kita bisa melihat pergerakan ekonomi masyarakat setiap hari,” imbuhnya.
Kepala Bappeda Lombok Timur, M. Zaidar Rohman, menekankan bahwa konsultasi publik ini adalah langkah krusial untuk menyusun perencanaan yang selaras dengan pusat demi mewujudkan Lombok Timur SMART.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Wais Al Qarni, menegaskan kesiapan legislatif dalam mengawal kebijakan yang pro-rakyat.
“DPRD berkomitmen mengawal pembangunan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi dan kesejahteraan,” pungkas Wais. (*)
