Opini  

Aji Mumpung Menaikkan Harga Hotel

Oleh : Maharani

Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)

 

Sebulan terakhir ini, perbincangan di kalangan pelaku pariwisata masih hangat seputar harga kamar hotel yang melambung tinggi. Harga hotel yang melambung tinggi bertepatan dengan pergelaran event MotoGP maret 2022. Banyak yang kecewa terhadap kebijakan dari Himpunan pengusaha hotel ini. Termasuk pemerintah daerah pun ikut menyoroti hal ini. 

Melihat kekisruhan ini, pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai mengeluarkan sebuah peraturan. Tak mau kalah jurus, pemprov mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi. Pergub ini dikeluarkan tidak lain untuk mengatur batas atas dan batas bawah kamar penginapan saat MotoGP Mandalika.

Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi juga menegaskan bahwa pergub ini diterbitkan untuk menyikapi lonjakan harga kamar dan penginapan jelang perhelatan akbar balap dunia MotoGP. Pemerintah Daerah wajib menjaga iklim usaha dan  menciptakan suasana yang baik dalam setiap event internasional. Kepastian kepada masyarakat terkait harga penginapan dan juga membuka kesempatan lebih luas masyarakat menonton event internasional. Hal ini terkait nama dan citra Daerah sebagai tuan rumah.

Dalam pergub ini juga mengatur terkait dengan bagaimana penyedia akomodasi diperkenankan menaikan harga dengan batas yang sudah diatur. Sesuai zona di mana lokasi event berlangsung, maksimal kenaikan tarif kamar tiga kali. Untuk zona yang lebih luar kenaikan tarif maksimal dua kali dan zona terjauh dari area event kenaikan maksimal satu kali. 

Selain itu, khusus bagi agen travel juga dapat menjual tiket maupun penginapan dengan sistem bundling dengan catatan tidak menjual dengan harga mahal. Masalah tarif harga sewa transportasi juga akan disiapkan regulasi. Khusus mengenai hal ini regulasinya sedang dikaji agar dapat menampung kepentingan semua pihak. Agar tidak ada yang terzalimi. Dikarenakan tujuan diadakan event di NTB yaitu untuk dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

Tidak hanya Pemerintah daerah NTB yang langsung merespon adanya kondisi ini. pemerintah Pusat melalui kementerian pariwisata pun merespon langsung kondisi ini. bahkan dalam kesempatan kunjungan langsung, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menyampaikan kepada semua pihak agar jangan “Aji Mumpung” menaikkan harga hotel.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata NTB ketersediaan kamar untuk MotoGP Mandalika adalah 23.889 kamar, baru terisi 45 persen. Di beberapa zona/kawasan, tingkat  pemesanan hotel sudah penuh seperti di kawasan Mandalika, Mataram dan Senggigi. Sedangkan di kawasan lain, seperti Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air dari 6.000 kamar, baru terisi hanya 2.000 kamar. Begitu juga di tempat-tempat lain, seperti wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur, masih ada ribuan kamar yang kosong.

Namun, kebijakan Pergub ini tidak serta merta diterima oleh beberapa kalangan. Tidak hanya pengusaha Hotel dan penginapan yang menolak. Bahkan beberapa anggota Dewan Perwakilan daerah (DPRD) juga melakukan penolakan.

Salah satu politisi dari Golkar yang sekaligus sebagai pegiat pariwisata Misbah dalam suatu kesempatan malah menganggap Pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB sia-sia. Hal ini dikarenakan ketersedian kamar hotel di Lombok dengan estimasi jumlah penonton dalam gelaran MotoGP mencapai 100 ribu. Sementara ketersediaan kamar hotel di NTB khususnya di pulau Lombok hanya sekitar 20 ribu kamar lebih. 

Sehingga dalam artian bahwa, ini merupakan kesempatan emas bagi pengusaha untuk mengatur rumah tangganya. Biarkan pengusaha menawarkan apa yang dimilikinya dengan harga yang ditawarkan, yang penting ada yang membeli. Tujuan akhirnya juga untuk kesejahteraan.

Kesejahteraan dalam arti bahwa keuntungan tidak hanya didapatkan oleh pemilik penginapan atau hotel semata. Jika ada kelebihan pendapatan, karyawan lain juga akan menikmatinya. Sebab naiknya harga kamar hotel di kala event seperti ini juga berdampak pada karyawan. Tidak hanya untuk pemilik hotel, karena selain gaji yang diterima mereka juga mendapatkan bonus dari  manajemen hotel. Bahkan mendapat tips tambahan dari pengunjung hotel.

Salah satu Pengusaha Hotel di mataram memberikan contoh ketika event berskala internasional digelar di berbagai negara. Misalnya di Malaysia maupun di Singapura atau event nasional di Jakarta dan Papua, tidak ada yang meributkan soal surat edaran. Bahkan pergub untuk mengatur standar tarif harga hotel.

Dalam kondisi ini penulis mengajak semua pihak untuk melihatnya secara jernih dan dari berbagai sudut pandang. Agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Tarif merupakan nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah hotel bersedia memberikan jasa kepada pelanggan. 

Tarif dapat ditetapkan dengan berbagai tujuan sebagai berikut (Trisnantoro,2005). 1. Penetapan Tarif untuk Pemulihan Biaya. Biaya yang ditetapkan mampu mengembalikan modal awal yang berupa aset tetap maupun bentuk modal lainya. 2. Penetapan Tarif untuk Meningkatkan Akses pelayanan. Biaya yang ditetapkan bisa memberikan manfaat kepada publik berupa produk berbentuk barang maupun jasa 3. Penetapan Tarif untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan. Biaya yang ditetapkan biasa meningkatkan kinerja manajemen untuk memberikan pelayanan kepada konsumen berupa barang maupun jasa. 4. Penetapan Tarif untuk Tujuan Lain. Biaya yang ditetapkan diperuntukan untuk dana pengaman yang nantinya dimanfaatkan untuk keperluan operasional lainnya dalam perusahaan.

Sehingga cara menentukan tarif pun banyak. Berdasarkan tujuan dan tentunya agar pengusaha mendapatkan keuntungan yang layak dan sesuai. Tanpa mengurangi tingkat pelayanan maupun jasa yang diberikan. 

Yang jelas bahwa, Lombok secara khusus dan NTB secara umum baru kali ini menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan event internasional sekelas MotoGP. Sebagai tuan rumah kita harus saling berbenah dan bahu membahu untuk memberikan pelayanan yang baik. Agar citra yang ditinggalkan nantinya bahwa kita sebagai tuan rumah pun baik. Kita tidak boleh meninggalkan citra yang buruk. Baik terhadap teknis penyelenggaraan acara maupun pada soal pelayanan kita sebagai tuan rumah bagi para tamu dan penonton.

Event internasional ini, tidak hanya menjadi rebutan bagi propinsi atau daerah lain di Indonesia. Bahkan menjadi rebutan bagi Negara lain. Ini merupakan kesempatan emas bagi kita masyarakat NTB dan bagi pemerintah Daerah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa NTB mampu dan siap. Tanpa meninggalkan kesalahan sekecil pun. Kesalahan pasti ada, namun mari kita minimalisir bersama. Toh tujuan dari rangkaian dan proses pembangunan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sekali lagi penulis menegaskan bahwa tidak ada yang menjadi pihak terzolimi. Baik pelaku, pengusaha, pemerintah ataupun masyarakat lokalnya. Mari kita jadikan kekisruhan ini untuk mau duduk bersama dan berlapang dada. Sekali lagi demi NTB dan demi Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *