Lombok Timur – Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur meluapkan kekecewaannya usai agenda hearing (dengar pendapat) dengan pihak eksekutif di Gedung DPRD Lombok Timur batal terlaksana sesuai harapan hari ini.
Ketua FKKD Lombok Timur, Khaerul Ihsan, menegaskan pihaknya siap “Gas Pol” menyikapi ketidakhadiran para pengambil kebijakan utama—seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, dan Kepala Badan—yang hanya mengirimkan perwakilan dalam pertemuan krusial tersebut.
“Hearing ini harus kita gas pol. Kalau kita tidak gas pol, kasihan, eksekutif ini main-main saja sama kita,” ujar Khaerul dengan nada tinggi saat ditemui usai ruangan sidang, Jum’at (30/1).
Khaerul menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang dinilai tidak serius. Menurutnya, masalah yang dibahas sangat krusial dan membutuhkan keputusan langsung dari pejabat yang berwenang (policy maker), bukan sekadar perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan.
Dalam keterangannya, Khaerul merincikan tiga poin krusial yang menjadi tuntutan para Kepala Desa se-Lombok Timur. Pertama, Kepastian Jadwal Pilkades. FKKD menuntut kejelasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak.
“Kita butuh kepastian. Kalau dilaksanakan awal Januari atau Februari, teman-teman mungkin maklum. Tapi kalau diulur sampai akhir 2025, ini yang harus kita gas pol,” tegasnya.
Kedua, Kejelasan Pesangon. Masalah pesangon bagi Kepala Desa yang purna tugas juga menjadi sorotan agar segera diselesaikan mekanismenya.
Ketiga, Pencairan Siltap (Penghasilan Tetap). Ini menjadi isu paling sensitif. Khaerul menyoroti Siltap yang kerap tertunda, padahal dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pusat.
“Siltap itu hak teman-teman, wajib hukumnya diterima setiap bulan. Tidak boleh dimain-mainkan oleh daerah. Begitu daerah menerima transfer DAU, melekatlah hak teman-teman. Sampai tanggal 29 ini, Siltap belum masuk,” ungkap Khaerul dengan geram.
Menyikapi ketidakhadiran para pejabat teras Pemkab Lotim, FKKD menyetujui usulan Ketua DPRD untuk menunda hearing hingga hari Senin mendatang. Namun, penundaan ini disertai ultimatum keras.
“Kami setuju hearing ditunda sampai besok Senin, supaya Pak Sekda, Pak Kadis, Pak Kaban hadir tanpa perwakilan. Ngapain kita ikut hearing kalau penentu kebijakan tidak ada? Itu omong kosong namanya,” cetus Khaerul.
Ia memperingatkan, jika pada hari Senin nanti pihak eksekutif kembali absen atau tidak memberikan solusi konkret, FKKD siap menurunkan massa dalam jumlah besar.
“Kita sudah berjanji, hari Senin besok kalau tidak ada kejelasan, kita akan demo,” pungkasnya.
