LOMBOK TIMUR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan arah kebijakan legislasinya ke depan. Lembaga wakil rakyat tersebut berkomitmen untuk tidak lagi mengejar kuantitas dalam melahirkan Peraturan Daerah (Perda), melainkan fokus pada kualitas regulasi yang benar-benar produktif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Lotim, Muhamad Yusri, memastikan bahwa lembaganya akan mengawal ketat setiap produk hukum yang disahkan agar aplikatif dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Kita berupaya di DPRD Lotim untuk membuat perda yang sedikit tetapi produktif dan bisa terealisasi di tengah masyarakat,” ujar M. Yusri kepada awak media, Kamis (5/3).
Kawal Penuh Perda Kepariwisataan
Hal tersebut disampaikannya menyusul pengesahan dua Raperda inisiatif DPRD menjadi Perda dalam Rapat Paripurna. Terkait pengesahan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan, Yusri mengungkapkan bahwa beleid tersebut lahir dari proses perencanaan dan kajian yang sangat panjang.
“Kita mulai menyusun dari Riparda sampai sekarang Raperda kita sudah ditetapkan menjadi Perda,” tegasnya.
Kehadiran Perda Kepariwisataan ini diharapkan mampu merevolusi tata kelola wisata di Lombok Timur agar lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan. Meski ditargetkan untuk berkembang pesat, Yusri memberikan garis bawah yang tegas terkait koridor sosial budaya yang harus dijaga.
“Agar tata kelola pariwisata ini benar-benar berjalan, tetapi tentu tidak keluar dari nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan,” katanya.
Sebagai langkah konkret pasca-pengesahan, DPRD Lotim akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menggelar rapat kerja. Fokus utamanya adalah menyusun langkah strategis demi mengintegrasikan seluruh ekosistem kepariwisataan dari hulu ke hilir.
“Kita akan mulai rapat kerja untuk menentukan rencana strategis pariwisata, menggali potensi destinasi, menjadikannya industri, kemudian pemasaran hingga kelembagaan pariwisata harus terbentuk sehingga semuanya bisa berjalan,” jelasnya.
Sebagai inisiator dari lahirnya Perda tersebut, DPRD Lotim merasa memiliki beban moral untuk mengawal implementasinya secara penuh. Target utamanya jelas: regulasi ini harus mampu menjadi mesin penggerak ekonomi yang baru bagi daerah.
“Karena kita yang membuat perda inisiatif ini, maka kita akan lebih memberi atensi. Kita ingin fokus pada peningkatan PAD dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)
