Lombok Timur – Gelombang keluhan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang datang dari kalangan orang tua, sekolah, dan madrasah di Lombok Timur terus meluas di media sosial. Terlebih dengan adanya menu kering pada saat libur sekolah. Banyak unggahan yang mempertanyakan nilai gizi bahkan sampai mengulik harga menu yang diberikan.
Menanggapi hal ini, Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Lombok Timur, Agus Khairi, mengeluarkan pernyataan tegas. Alih-alih membiarkan keluhan menjadi bola liar di media sosial, Agus menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat – baik orang tua maupun pihak sekolah atau madrasah – untuk melakukan aksi nyata yang prosedural: “menyerbu” kanal pengaduan resmi yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam wawancara khusus pada Rabu (7/1), Agus menekankan bahwa pelaporan massal ke kanal resmi bukan sekadar bentuk protes, melainkan sebuah ujian krusial bagi kredibilitas BGN.
“Kami menyerukan kepada seluruh wali murid dan kepala sekolah, jika ada ketidakpuasan, jangan hanya disimpan atau dijadikan status WhatsApp. Serbu kanal pengaduan BGN. Kirimkan laporan sebanyak-banyaknya,” tegas Agus.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk menguji sejauh mana respon cepat (quick response) dari BGN pusat maupun daerah dalam menangani ketidaksesuaian di lapangan.
“Kita ingin lihat, apakah kanal itu benar-benar berfungsi atau hanya pajangan? Dengan membanjiri kanal resmi, kita memaksa sistem bekerja. Jika mereka diam, barulah kita punya alasan kuat untuk menuntut evaluasi total,” tambahnya.
Lebih jauh, Agus menyoroti fenomena “perang opini” di media sosial yang mulai tidak sehat. Ia memandang bahwa keluhan yang dilempar sembarangan ke ranah publik (Facebook, TikTok, Grup WA) berpotensi memicu konflik horizontal.
Konflik ini dikhawatirkan terjadi antara warga yang mengeluhkan menu MBG dan warga yang “membela” SPPG tertentu, serta memojokkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa mekanisme klarifikasi yang adil.
“Kalau keluhan dilempar ke Medsos, yang terjadi adalah kegaduhan, bukan solusi. Muncul konflik horizontal antar warga. Ada yang membela membabi buta, ada yang menghujat,” jelas Agus.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan di media sosial seringkali menghantam SPPG secara tidak proporsional. Padahal, perbaikan kualitas menu memerlukan evaluasi teknis, bukan sekadar hujatan netizen. Namun, Ia juga mengingatkan SPPG juga bisa terbuka menerima keluhan dari masyarakat.
PKBI Lombok Timur berharap masyarakat segera mencatat nomor arau kanal pengaduan BGN dan mulai aktif melaporkan temuan ketidaksesuaian menu secara objektif demi perbaikan program MBG ke depannya. Masyarakat bisa aktif melaporkan mulai besok (8/1) yang mana menurut informasi dapur MBG akan beroperasi pada tanggal tersebut.
Kanal pengaduan utama Badan Gizi Nasional (BGN) adalah SAGI 127 (Sentra Aduan Gizi Indonesia), layanan call center 24 jam yang bisa dihubungi di nomor 127, atau nomor WhatsApp 088293800268 (Operator 1) dan 088293800376 (Operator 2) (Senin-Jumat, 09.00-22.00 WIB), serta layanan online melalui laman bgn.lapor.go.id. Kanal ini berfungsi untuk menerima keluhan dan konsultasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk masalah menu, limbah, atau kualitas layanan lainnya, dan dapat diakses oleh masyarakat, orang tua, siswa, hingga penyedia katering. (*)
