JAKARTA – Laporan riset terbaru dari Policy Research Center (Porec) yang dirilis Maret 2026 mengungkap temuan mengejutkan terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun menyedot anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun pada APBN 2026, mayoritas publik menilai manfaat program ini justru tidak sampai ke sasaran utama, yakni anak-anak.
Berdasarkan survei nasional terhadap 1.168 responden, riset bertajuk “Siapa yang Diuntungkan dari MBG?” ini menunjukkan bahwa 88,5% manfaat program dinilai hanya mengalir ke lingkaran elit/pejabat politik (44,5%) dan pengelola/mitra dapur (44,0%). Ironisnya, anak-anak dan keluarga yang menjadi target utama hanya dianggap mendapatkan manfaat sebesar 6,5%.
Survei tersebut mencatat adanya krisis kepercayaan struktural yang sangat dalam. Sebanyak 87% responden meyakini bahwa program MBG sangat rawan dikorupsi. Ketidakpercayaan ini dipicu oleh pengalaman langsung warga di lapangan:
- Kualitas Makanan: 79% responden percaya oknum pengelola sengaja menurunkan kualitas makanan demi mengambil keuntungan pribadi.
- Ketidaksesuaian Anggaran: 76% responden merasa makanan yang diterima tidak sebanding dengan alokasi anggaran Rp8.000–Rp10.000 per porsi.
- Praktik Mark-up: Warga melaporkan adanya modus pembelian bahan baku dengan harga grosir namun ditagihkan ke pemerintah dengan harga eceran.
Tim peneliti Porec, dipimpin oleh Arif Novianto, menyoroti bahwa masalah MBG bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan masalah struktural kekuasaan. Program ini dinilai berjalan secara top-down tanpa partisipasi warga yang berarti.
Kontrak dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sering kali dilindungi klausul kerahasiaan (non-disclosure), sehingga menutup ruang pengawasan publik. “Pelaksana dan pengawas berada dalam satu lingkaran kepentingan, menciptakan konflik kepentingan yang sistemik,” tulis laporan tersebut.
Akibat tata kelola yang dianggap buruk, 80% responden menyatakan tidak mendukung kelanjutan program MBG dalam bentuknya yang sekarang. Menariknya, ketidakpuasan ini tidak berujung pada sikap apatis. Sebanyak 97,8% warga memilih untuk bertindak, baik melalui media sosial (29,4%), kanal resmi (27,9%), maupun aksi kolektif seperti petisi dan advokasi (31,1%).
Menanggapi temuan ini, Porec mendesak pemerintah untuk melakukan langkah radikal, di antaranya:
- Hentikan sementara program untuk evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen.
- Bubarkan model SPPG berbasis jaringan politik dan ganti dengan pengelolaan berbasis komunitas atau koperasi (seperti PKK atau BUMDes).
- Ubah program dari universal menjadi bertarget, fokus pada daerah dengan angka kemiskinan dan stunting tertinggi.
- Libatkan ahli gizi secara struktural untuk menentukan standar menu, bukan diserahkan kepada efisiensi biaya operator.
- Buka kanal pengaduan independen yang aman dan responsif bagi masyarakat.
“Program yang kehilangan legitimasi ini sedang melahirkan energi perlawanan sipil yang nyata. Pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan suara warga,” pungkas laporan Porec.
Laporan selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi policyresearch.id.
