Oleh Hamzani Wathoni, M.Ed
Dosen Universitas Hamzanwadi
Tuhan,
saya sudah wisuda,
saya malu kalau saya nganggur…
Tuhan,
Ijazah ini baru saja Engkau titipkan di tangan saya. Panggung wisuda masih hangat dalam ingatan: toga, senyum keluarga, foto-foto yang tampak bahagia. Tapi malam ini, ketika semua orang sudah pulang, satu kalimat berputar di kepala saya: “Tuhan, saya sudah wisuda, saya malu kalau saya nganggur.”
Saya malu, bukan hanya kepada tetangga yang suka bertanya, “Sekarang kerja di mana?” atau kepada keluarga yang menggantungkan harapan. Saya malu juga kepada diri sendiri, pada janji-janji yang dulu saya ucapkan ketika masuk kuliah: akan “bermanfaat bagi masyarakat”, akan “mengubah nasib keluarga”, akan “membangun bangsa”. Sekarang, setelah toga dilipat rapi di lemari, saya justru kebingungan: saya ini sebenarnya sedang bersiap membangun masa depan, atau sedang menunggu giliran jadi angka statistik pengangguran terdidik?
Setelah wisuda, pertanyaan yang dulu abstrak menjadi sangat konkret: “Lulus mau kerja apa?” Bukan lagi bahan canda, tapi sumber cemas. Grup WhatsApp angkatan berubah jadi ruang sunyi yang sesekali diisi pengumuman lowongan kerja, diiringi komentar: “Minimal pengalaman 2 tahun,” “Harus sudah pernah ini-itu,” “Gajinya segitu, di kota besar, mana cukup?”
Di media sosial, teman-teman memamerkan gedung kantor yang megah, kartu nama dengan jabatan formal, atau seragam kerja yang terlihat keren. Sementara di dunia nyata, tidak sedikit wisudawan yang masih bangun tidur tanpa agenda, menatap layar HP dengan notifikasi yang sepi, dan CV yang entah sudah dikirim ke berapa email perusahaan tanpa balasan.
Kegelisahan itu punya banyak wajah: Takut dianggap gagal: seolah-olah nilai IPK yang tinggi jadi sia-sia kalau tetap menganggur, Takut mengecewakan orang tua: mereka sudah menjual sawah, menggadaikan perhiasan, atau bekerja lembur agar anaknya bisa kuliah dan yang terakhir Takut kehilangan arah: selama kuliah, roadmap hidup jelas, ada KRS, ada KHS, ada tugas dan jadwal kuliah. Setelah lulus, peta itu hilang. Tidak ada lagi “kontrak kredit SKS”, yang ada hanya “kontrak sosial” dengan realitas.
Pada titik ini, banyak wisudawan bertanya dalam hati: “Apakah masalahnya ada pada saya, pada nasib, pada negara, atau pada sistem pendidikan yang saya jalani?”
Pemerintah sering berbicara tentang bonus demografi, ekonomi digital, revolusi industri 4.0, masyarakat 5.0, dan segudang istilah keren lainnya. Namun di lapangan, banyak anak muda yang justru merasakan bonus frustasi: lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lulusan, dan yang tersedia seringkali mensyaratkan hal-hal yang sulit dijangkau oleh lulusan biasa seperti “pengalaman minimal 2–3 tahun, pernah mengikuti pelatihan X, Y, Z, siap ditempatkan di mana saja, gaji tidak disebutkan.”
Di sisi lain, birokrasi untuk membuka usaha sendiri juga tidak selalu ramah. Perizinan, modal, akses pasar, dan kompetisi dengan pemain besar membuat wirausaha bukan sekadar soal “niat dan berani mencoba.” Pemerintah memang punya program, bantuan, pelatihan, tapi sering tidak tersosialisasi dengan baik, tidak tepat sasaran, atau hanya dinikmati oleh mereka yang sudah punya akses sebelumnya.
Pertanyaannya: Untuk siapa sebenarnya pembangunan itu dirancang?, Mengapa lulusan baru lebih sering diposisikan sebagai “beban angkatan kerja” daripada sebagai aset yang perlu benar-benar diinvestasikan? Apa arti “mencerdaskan kehidupan bangsa” jika setelah cerdas, banyak yang dibiarkan bingung harus hidup dari apa?
Disisi lain, kampus sering digambarkan sebagai “menara air” yang mengalirkan ilmu ke masyarakat. Namun, bagi sebagian lulusan, kampus justru terasa seperti menara gading: tinggi, indah, tetapi jauh dari tanah di mana kehidupan nyata berlangsung.
Selama bertahun-tahun, mahasiswa bergulat dengan teori-teori, makalah, presentasi, dan ujian. Tapi ketika melangkah ke dunia kerja, mereka menemukan kenyataan pahit: Perusahaan tidak bertanya: “Berapa halaman skripsimu?” tapi “Apa yang bisa kamu lakukan sekarang?”, Organisasi tidak hanya butuh orang yang hafal teori, tapi yang mampu berkomunikasi, bekerja tim, memecahkan masalah, dan beradaptasi cepat, Masyarakat tidak selalu membutuhkan istilah-istilah ilmiah, tapi solusi yang aplikatif.
Masalahnya bukan pada teori, tetapi pada jarak antara teori dan praktik. Banyak kurikulum masih berjalan seperti jalur satu arah: dosen bicara, mahasiswa mencatat, lalu diuji hafalannya. Sementara dunia di luar kampus bergerak cepat, penuh perubahan, menuntut keterampilan yang fleksibel, kreatif, dan kolaboratif.
Maka pantas jika lulusan bertanya: Mengapa pendidikan tinggi lebih sibuk mengejar akreditasi daripada mempersiapkan adaptasi?, Mengapa ijazah kadang terasa seperti tiket masuk ke ruangan yang pintunya tetap tertutup? Apakah kampus sudah cukup jujur mengakui bahwa sebagian lulusannya tidak siap menghadapi realitas, bukan karena bodoh, tapi karena sistemnya tidak melatih mereka untuk bertahan?
Rasa malu karena menganggur setelah wisuda adalah perasaan yang manusiawi. Namun, ada perbedaan antara malu yang melumpuhkan dan malu yang menyadarkan. Malu yang melumpuhkan membuat wisudawan merasa tak berguna, kehilangan kepercayaan diri, menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Sementara Malu yang menyadarkan justru mengajak untuk berpikir lebih kritis: “Apa yang bisa saya kembangkan dari diri saya?”, “Siapa yang bisa saya ajak kolaborasi?”, “Apa yang salah dengan sistem yang ada, dan bagaimana saya bisa tetap bertahan di dalamnya tanpa kehilangan integritas?”
Di titik ini, wisudawan bukan hanya korban keadaan, tapi juga aktor yang sedang belajar membaca peta sosial: antara negara yang belum optimal menyediakan lapangan kerja, dunia pendidikan yang belum sepenuhnya relevan, dan realitas ekonomi yang semakin ketat.
Pada akhirnya, tulisan ini bukan sekadar curhat seorang wisudawan yang takut menganggur. Ini adalah cermin kecil yang ingin kita arahkan ke tiga pihak sekaligus: wisudawan, pemerintah, dan dunia pendidikan.
Untuk para wisudawan: Apakah kita hanya akan diam menunggu “panggilan kerja”, atau kita akan terus belajar, berjejaring, dan berusaha menciptakan peluang sekecil apa pun tanpa kehilangan harga diri dan nurani? Untuk pemerintah: Sampai kapan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi akan berhenti pada slogan dan angka statistik, tanpa sungguh-sungguh menghadirkan ekosistem kerja yang manusiawi dan inklusif bagi lulusan muda? Dan untuk dunia pendidikan: Beranikah kampus mengakui bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur dari jumlah wisudawan di panggung, tetapi dari seberapa siap lulusan menapaki dunia nyata bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai warga yang kritis, beretika, dan berdaya?
Dan akhirnya, kembali ke doa yang sederhana namun berat maknanya:
“Tuhan, saya sudah wisuda.
Kalau saya menganggur, apakah Engkau sedang mengajari saya sabar, atau sedang mengajak kami semua wisudawan, pemerintah, dan pendidik untuk jujur mengakui: ada yang serius perlu diperbaiki dalam cara kami membangun masa depan?”
