Lombok Timur – Kajian terbaru yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Wahana Visi Indonesia (WVI), dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bertajuk “Kajian Suara Anak: Mengedepankan Perspektif Anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” menemukan temuan kritis mengenai implementasi program MBG, terutama terkait kualitas makanan dan potensi kekerasan baru terhadap anak.
Hasil kajian yang melibatkan Survei Mendengar Suara Anak (LtC) dan Penelitian yang Dipimpin Anak (CLR) ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga responden (35,9% atau 583 dari 1.624 anak) pernah menerima makanan MBG yang rusak, basi, atau mentah. Makanan basi/berbau menjadi salah satu alasan utama responden tidak menghabiskan jatah MBG.
Menanggapi temuan ini, Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Lombok Timur, Agus Khairi, menegaskan bahwa aspek kualitas dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan.
“Temuan adanya makanan basi, berjamur, bahkan kasus seperti pisang mentah yang diterima anak-anak di Lombok Timur menunjukkan bahwa penegakan keamanan pangan dalam MBG masih sangat buruk. Ini bukan hanya masalah logistik, tetapi menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pangan yang aman,” ujar Agus Khairi melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Minggu (23/11).
Agus Khairi, yang wilayah kerjanya menjadi salah satu fokus penelitian, menambahkan bahwa kelalaian dalam menyediakan makanan yang layak konsumsi berpotensi menjadi bentuk baru kekerasan terhadap anak.
“Saat anak-anak menerima makanan yang tidak layak, bahkan ada yang terpaksa tetap memakannya karena tidak ingin mubazir, ini adalah bentuk kelalaian yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis. Selain itu, kasus ancaman dari pihak dapur kepada anak yang melaporkan temuan makanan tak layak adalah bentuk intimidasi yang jelas melanggar hak anak untuk bersuara,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek edukasi gizi yang masih minim dalam program tersebut. “Program MBG sangat berorientasi pada manfaat ekonomi dan kebersamaan, yang mana ini positif. Namun, inti dari ‘Gizi’ itu sendiri belum tersampaikan optimal. Kurangnya edukasi gizi formal, bahkan sebagian besar responden mengaku tidak menerimanya, dapat membuat program ini sekadar bagi-bagi makanan, bukan sarana membangun pemahaman gizi seimbang yang berkelanjutan bagi anak,” tutup Agus Khairi. (wan)
