Lombok Timur – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berencana melakukan pinjaman dari Bank NTB Syariah sebesar 90 miliar. Pinjaman tersebut, cukup pantastis, melebihi dari saham Pemda di Bank NTB Syariah yaitu sebesar 75 miliar.
Masa pinjaman Pemda Lombok Timur di Bank NTB Syariah, melebihi dari masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Pinjaman tersebut akan dibayarkan Pemda Lombok Timur, sejak Januari 2022 sampai tahun 2024. Artinya Pemerintah hari ini akan meninggalkan hutang Daerah hingga akhir jabatan.
Saat ini, Pemda Lotim sedang melakukan pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar kurang lebih 150 M. Ditambah lagi dengan rencana melakukan Utang ke Bank NTB Syariah sebesar 90M. Ini akan membuat Pemda tersandera dalam melakukan pembangunan. Hal ini ditanggapi serius oleh LSM GARUDA Indonesia.
“Utang kita yang lama saja masih belum habis terpakai dan masih belum melakukan angsuran pengembalian, ini sudah mau melakukan utang lagi yang jumlahnya cukup besar,” ungkap Ketua GARUDA Indonesia M. Zaini.
Menurutnya, dengan skema kebijakan fiskal yang amburadul ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Timur kurang professional dalam mengelola kebijakan anggaran. Untuk itu, Bupati harus mengevaluasi jajarannya.
“Dengan kebijakan fiskal yang kurang profesional membuat fiskal Lombok Timur amburadul. Oleh karena itu Bupati Sukiman harus berani mengevaluasi jajarannya terutama Sekda Lombok Timur sebagai penanggung jawab dalam mengatur keseimbangan fiskal daerah,” ungkap Zaini.
Zaini menambahkan, jangan sampai karena pengelolaan keuangan yang tidak profesional akan membebani masyarakat dan membebani pemerintahan selanjutnya. Dan jangan hanya menyelesaikan permasalahan fiskal daerah dengan selalu melakukan utang.
“Jika kita sudah berani mengemban suatu tanggungjawab sebagai Kepala Daerah dan Kepala Dinas, harus mampu memiliki strategi dalam mengelola keuangan daerah. Masih banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak membebani masyarakat, seperti memaksimalkan aset dan memaksimalkan pendapatan asli daerah,” pungkas Zaini. (HH)
