Gelar Demo, Massa dari Aliansi Peduli Pariwisata Tuntut Pencopotan Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Bidang Pariwisata Lombok Timur

Lombok Timur – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pariwisata menggedor Kantor Bupati dan Dinas Pariwisata Lombok Timur (Lotim) terkait dugaan buruknya pengelolaan wisata. Dalam aksi yang berlangsung di Kantor Bupati, massa terlibat adu dorong hingga terjadi kericuhan dengan aparat keamanan.

Kericuhan terjadi ketika massa meminta masuk lantaran tak ditemui oleh Bupati Lotim, hal itu membuat terjadinya adu dorong antara massa dan juga aparat keamanan. Bahkan adu dorong tersebut berubah menjadi kericuhan yang membuat beberapa orang dari massa aksi dan aparat keamanan mengalami luka-luka.

Massa dalam tuntutannya meminta agar Bupati Lotim mencopot Kepala Dinas dan Staf Khusus Pariwisata dari jabatannya. Sebab massa menilai polemik yang ada di beberapa destinasi wisata saat ini yakni Sunrise Land Lombok (SLL) dan Bale Mangrove diduga ada kaitannya dengan dua orang tersebut.

“Kita menduga aktor intelektual polemik di Bale Mangrove dan SLL ini yakni dua orang itu yang pertama Kadis Pariwisata dan Staf Khusus itu,” papar Kordum Aksi, Abdul Qadir Jaelani.

Massa mendesak agar kedua pihak tersebut segera dicopot dari jabatannya karena tak becus mengelola pariwisata. Bahkan massa menduga dari segi pengetahuan, disiplin keilmuan, bahkan dari kebijakannya dinilai sangat tidak mencerminkan asas kepariwisataan yang seharusnya.

Massa aksi terus mencoba merangsek masuk untuk menemui Bupati Lotim untuk menyampaikan tuntutannya. Namun massa aksi tak kunjung ditemui sehingga adu dorong terjadi bahkan sampai ricuh dengan pihak keamanan.

Beberapa massa aksi juga dibekuk saat kericuhan terjadi oleh oknum yang tak dikenal, bahkan bukan dari pihak keamanan. Satu orang terlihat dijambak oleh oknum tersebut di dalam halaman Kantor Bupati, sehingga hal itu membuat reaksi dari massa aksi semakin keras dan meneriakinya agar anggotanya dikembalikan.

“Ini kan jelas sekali sudah masuk di model premanisme dan kriminalisasi, jangan sampai kami menduga Bupati memang menyetujui kehadiran oknum pengaman aksi ini di luar APH,” ucap Ketua Umum PMII Lombok Timur, Yogi Setiawan. (*)

DPRD Lombok Timur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *