Butuh Strategi Jitu dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Lombok Timur

massmedia.id, Lombok Timur – Wabah virus corona COVID-19 membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia terpukul. Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat, bahkan mungkin tak mampu bertahan. 

Begitu juga yang terjadi dengan para pelaku UMKM di Lombok Timur (Lotim). Apalagi Lombok Timur masih menggantungkan pertumbuhan ekonominya dari sektor pertanian dan pariwisata. Beberapa sektor yang sangat terpukul akibat COVID-19 ini, di mana di dalamnya ada UMKM.

Secara Nasional, Pemerintah Pusat menyiapkan Rp 150 triliun akan difokuskan untuk membantu sektor ini. Aturan ini tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter Cyclical. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan antara lain dengan memberikan penundaan keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi bagi kredit/pembiayaan leasing dengan jangka watu 1 tahun.

Dan kebijakan stimulus itu antara lain penilaian kualitas kredit/pembiayaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit hingga Rp 10 milliar. Pihak Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk UMKM.

Lantas, bagaimana jurus pemerintah daerah Lombok Timur dalam menjaga stabilitas dan produk dari pelaku UMKM menghadapi kondisi yang menantang akibat COVID-19?.

Hal itu dipertanyakan oleh Analis Kebijakan dari Lombok Research Center (LRC) Maharani. Tahun 2021 ini merupakan tahun yang agak berat bagi pelakuk UMKM di Lombok Timur. Untuk itu diperlukan strategi yang jitu dari pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah dan pelaku UMKM.

“Kami mempertanyakan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan para pelaku UMKM. Dikarenakan banyak pelaku UMKM mengalami kemundurun produksi maupun pasar”, ungkap Maharani.

Pemerintah Daerah harus serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan daerah. Hal ini selain kondisi keuangan daerah yang harus mengalami refocusing dan banyak juga yang dipangkas dan dialihkan untuk penanganan kasus COVID-19.

“Untuk itu, jika Pemerintah daerah tidak memiliki strategi khusus maka saya yakin tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang berat bagi pelaku UMKM. Begitu juga bagi target pencapaian pendapatan daerah. Pasti akan terhambat”  tambah Maharani.

Selain itu, ada beban tambahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur saat ini. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, pemerintah daerah Lombok Timur juga memiliki beban terkait dengan banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok Timur yang pulang ke kampung halamannya.

Menurut Maharani, per Februari 2021 yang lalu sekitar 1300 orang PMI yang pulang kampung ke Lombok Timur. Ini adalah masyarakat Lombok Timur yang harus juga mendapat perhatian serius pemerintah daerah ungkap Maharani. (Hul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *