Oleh : Maharani
Peneliti Lombok Research Center (LRC)
Pagi itu, matahari baru keluar di ufuk timur. Seperti biasa saya melakukan aktifitas pagi yaitu mengantar anak ke sekolah. Tanpa terasa, sudah hampir dua bulan saya melihat pemandangan yang tidak biasa ini yaitu antrian kendaraan yang mengular sampai hampir satu kilometer. Hanya untuk mengantri mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kejadian ini memang kejadian yang tidak biasa, namun jika kelamaan akan menjadi kejadian yang biasa. Sampai sekarang saya masih belum mendengar komentar pemimpin baik dari Presiden, Menteri, Gubernur maupun Bupati menyuarakan kondisi dan fenomena tidak biasa ini.
Masyarakat setiap hari akan dituntut untuk bangun lebih pagi agar mendapatkan antrian di depan. Banyak aktifitasnya terganggu. Namun, fenomena ini seolah-olah merupakan kejadian biasa bagi seorang pemimpin yang saban hari tidur di kasur yang empuk.
Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bukan sekadar persoalan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di balik antrean itu terdapat aktivitas ekonomi yang melambat, distribusi barang yang terganggu, biaya transportasi yang meningkat, dan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka. Karena itu, ketika krisis seperti ini terjadi, publik tentu berharap pemerintah hadir dengan solusi yang menenangkan sekaligus memberikan arah penyelesaian yang jelas.
Dalam situasi tersebut, pernyataan Bupati Lombok Timur yang mengimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah apabila bukan pengusaha menjadi perhatian publik. Terlepas dari maksud baik yang mungkin ingin disampaikan, pernyataan semacam itu berpotensi menimbulkan tafsir bahwa masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri terhadap kelangkaan BBM, bukan pemerintah yang secara aktif mencari jalan keluar.
Sebagai seorang kepala daerah memang tidak memiliki kewenangan penuh terhadap distribusi BBM karena tata kelola energi berada di bawah pemerintah pusat bersama PT Pertamina dan instansi terkait. Namun, justru di situlah letak peran strategis seorang Gubernur dan Bupati. Kepemimpinan daerah tidak diukur dari seberapa besar kewenangannya, melainkan dari kemampuannya membangun koordinasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan memastikan setiap persoalan memperoleh perhatian dari pemerintah yang memiliki otoritas.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu lebih membutuhkan informasi mengenai langkah-langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Misalnya, apakah telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, maupun instansi terkait lainnya untuk mengetahui penyebab kelangkaan BBM dan mempercepat normalisasi distribusi. Publik juga perlu mengetahui apakah pemerintah daerah telah membentuk posko pemantauan distribusi, melakukan pemetaan wilayah yang paling terdampak, atau mengusulkan penambahan kuota BBM apabila memang terjadi kekurangan pasokan.
Komunikasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam situasi krisis. Pernyataan seorang kepala daerah bukan hanya dipahami sebagai pendapat pribadi, melainkan sebagai representasi sikap pemerintah. Oleh karena itu, setiap kalimat yang disampaikan seharusnya mampu menumbuhkan optimisme, memberikan kepastian, dan menunjukkan bahwa pemerintah sedang bekerja menyelesaikan persoalan. Di tengah keresahan masyarakat, pesan yang paling dibutuhkan adalah bahwa pemerintah hadir, mendengar, bergerak, dan memperjuangkan solusi walaupun tanpa sorotan kamera wartawan.
Kelangkaan BBM memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar terbatasnya mobilitas kendaraan. Aktivitas perdagangan di pasar tradisional dapat menurun karena pembeli mengurangi perjalanan. Pedagang kecil kehilangan pelanggan. Distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi terhambat. Ongkos angkut meningkat sehingga harga barang berpotensi ikut naik. Pelaku usaha mikro harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Transportasi umum menghadapi keterbatasan layanan. Semua kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat. Yang konon selama ini selalu dibanggakan bahwa NTB dan Lombok Timur mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sampai diatas 7%.
Dalam jangka yang lebih panjang, apabila kondisi ini berlangsung tanpa penanganan yang cepat dan terkoordinasi, dampaknya dapat merambat pada pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas produksi menurun, pendapatan masyarakat berkurang, dan sektor informal yang selama ini menjadi penyangga ekonomi Lombok Timur ikut terdampak. Bukan tidak mungkin situasi seperti ini berkontribusi terhadap munculnya kelompok masyarakat yang semakin rentan terhadap kemiskinan. Dikarenakan berdasarkan data dari Lombok Research Center (LRC) bahwa kelompok masyarakat yang rentan miskin di NTB di atas 5% dan di Lombok Timur bahkan sudah mencapai 7%.
Karena itu, persoalan BBM seharusnya dipandang sebagai isu strategis daerah yang memerlukan respons lintas sektor. Pemerintah kabupaten perlu menjadi motor koordinasi dengan pemerintah provinsi, Pertamina, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Apabila penyebab kelangkaan berasal dari gangguan distribusi, maka solusi distribusi harus dipercepat. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan distribusi atau penimbunan, pengawasan harus diperketat sesuai ketentuan yang berlaku. Jika kuota tidak lagi memadai terhadap kebutuhan masyarakat, maka pemerintah daerah perlu memperjuangkan peninjauan kembali alokasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Lebih dari itu, pemerintah daerah juga dapat mengambil langkah mitigasi melalui komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Keterbukaan mengenai penyebab kelangkaan, estimasi waktu pemulihan, dan langkah-langkah yang sedang ditempuh akan membantu meredam kepanikan. Masyarakat umumnya dapat menerima situasi sulit apabila mereka mengetahui bahwa pemerintah bekerja secara serius dan memiliki rencana penyelesaian yang jelas.
Dalam perspektif kepemimpinan publik, krisis selalu menjadi ujian. Pada saat kondisi berjalan normal, hampir semua pemerintahan mampu bekerja sesuai prosedur. Namun ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar, seperti BBM, pangan, atau layanan kesehatan, kualitas kepemimpinan akan terlihat dari kemampuan membangun koordinasi, mengelola komunikasi, dan menghadirkan solusi.
Masyarakat Lombok Timur tidak sedang menuntut pemerintah daerah untuk menyelesaikan seluruh persoalan energi nasional. Yang mereka harapkan adalah hadirnya seorang pemimpin daerah yang menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan pemerintah pusat. Mereka ingin mengetahui bahwa pemerintah kabupaten berdiri di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan warganya.
Sudah saatnya seluruh pihak menjadikan persoalan kelangkaan BBM sebagai momentum memperkuat sinergi antarlembaga. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Pertamina, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama agar distribusi BBM kembali normal. Krisis semacam ini tidak dapat diatasi dengan imbauan semata, tetapi memerlukan koordinasi yang cepat, komunikasi yang efektif, dan kebijakan yang responsif.
Pada akhirnya, masyarakat akan lebih mengingat tindakan nyata daripada sekadar kata-kata. Di tengah kelangkaan BBM, yang dibutuhkan bukan hanya imbauan untuk mengurangi aktivitas, melainkan kepastian bahwa pemerintah sedang bekerja secara cepat, terukur, dan terkoordinasi agar distribusi BBM segera kembali normal dan roda kehidupan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kepemimpinan yang responsif terhadap persoalan mendasar seperti ini merupakan prasyarat untuk mewujudkan visi Lombok Timur SMART, yaitu pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.
Lebih luas lagi, stabilitas pasokan energi merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sulit membayangkan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia apabila aktivitas ekonomi masyarakat terganggu akibat kelangkaan BBM yang berkepanjangan. Ketika distribusi barang terhambat, biaya produksi meningkat, daya beli masyarakat melemah, dan pelaku usaha kehilangan produktivitas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi hari ini, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di masa depan. Karena itu, krisis ini harus dijawab dengan kerja sama lintas pemerintah, koordinasi yang kuat dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pertamina, serta langkah-langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pemberi imbauan.
