LOMBOK TIMUR – Pancasila dinilai telah membuktikan ketangguhannya sebagai “bintang penuntun” sekaligus “jangkar moral” bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global, disrupsi teknologi, serta dinamika geopolitik. Berkat ideologi ini, Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik terbukti mampu tetap berdiri kokoh dalam bingkai persatuan.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati pada Senin (1/6). Dalam kesempatan tersebut, Sekda membacakan amanat langsung dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.
Dalam amanatnya, Kepala BPIP menyoroti peran strategis Pancasila sebagai fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Nilai musyawarah dan mufakat yang dianut bangsa ini dinilai sebagai instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik global.
Selain itu, pengejawantahan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, telah membuktikan kepemimpinan nyata Indonesia di kancah internasional. Kontribusi tersebut terlihat melalui peran aktif pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mediasi konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah. Langkah-langkah ini menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian sejati bukanlah sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
Kepala BPIP juga mengimbau seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology). Nilai-nilai luhur tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiasan dinding atau teks sejarah, tetapi diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari guna mengawal kemajuan ekonomi dan teknologi agar tetap memiliki landasan moral yang jelas.
Terkait arah kebijakan, diinstruksikan pula kepada para Menteri dan Kepala Daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dilahirkan selalu berlandaskan pada keadilan sosial. Kebijakan pemerintah harus mampu memenuhi rasa keadilan, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan memastikan tidak ada satu pun rakyat yang merasa ditinggalkan.
Sebagai penutup amanat, pemerintah dan masyarakat diajak untuk bersinergi melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang berpotensi merusak keharmonisan bangsa. Momen ini menjadi panggilan untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang kuat berkat persatuan, religiusitas, dan nilai kemanusiaannya.
Upacara peringatan yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Lombok Timur, unsur TNI dan Polri, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. (*)
