LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berkolaborasi dengan komunitas Penanggulangan TBC (SSR PKBI Cabang Lombok Timur) menggelar Pertemuan Validasi Data dan Koordinasi antara Komunitas dan Layanan Kesehatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (26/10/2026).
Pertemuan yang diikuti 60 peserta dari unsur Dinkes, pengelola program TB di 35 Puskesmas dan 6 Rumah Sakit, serta koordinator kader kesehatan ini bertujuan menyinkronkan data lapangan (SITK) dengan sistem informasi nasional (SITB). Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat Indonesia masih menempati peringkat kedua kasus Tuberkulosis (TBC) tertinggi di dunia.
“Pertemuan ini bertujuan untuk validasi dan sinkronisasi data temuan komunitas dalam hal ini PKBI Cabang Lombok Timur sebagai Sub Sub Recipient (SSR) dengan data di Di Layanan Kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah sakit,” terang Agus selaku Staf Program dan MEL SSR Lombok Timur.
Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, menyampaikan apresiasi kepada PKBI Cabang Lombok Timur atas dukungan dalam upaya pengentasan penyakit TBC di Lombok Timur.
“Terima kasih kepada PKBI Cabang Lombok Timur telah membantu dalam pengentasan TB di Lombok Timur,” ungkapnya.
Berdasarkan paparan Tim Kerja P2PM Dinkes Kabupaten Lombok Timur, sepanjang periode Januari hingga 10 Oktober 2026, penemuan terduga TBC di daerah ini telah mencapai 15.243 orang atau 79,2 persen dari target. Dari angka tersebut, sebanyak 1.718 kasus terkonfirmasi sakit TBC berhasil ditemukan, dengan tingkat capaian pengobatan yang berjalan optimal mencapai 92,5 persen (1.590 pasien).
Sementara itu, dari kontribusi sektor komunitas, sebanyak 2.920 warga telah menjalani skrining kesehatan. Hasilnya, ditemukan 570 pasien terkonfirmasi sakit TBC. Selain itu, kader komunitas mencatatkan keberhasilan dalam pelaksanaan Investigasi Kontak (IK) terhadap 681 dari total 974 Indeks Kasus (70 persen), serta berhasil menginisiasi 506 warga kontak serumah untuk menerima Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).
Meski persentase pengobatan tergolong tinggi, forum koordinasi ini mengungkap sejumlah tantangan krusial di lapangan. Di antaranya adalah belum meratanya keberadaan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dan seringnya terjadi kerusakan teknis alat, masih adanya pasien mangkir (loss to follow-up) atau menolak TPT, keterlambatan entri data akibat kendala jaringan internet, hingga persoalan administratif seperti kontak erat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dalam rapat validasi data tersebut disepakati beberapa rekomendasi strategis, antara lain percepatan pembersihan data ganda (data cleaning), perampungan entri data yang tertunda di aplikasi SITB, penguatan jaringan kurir spesimen dahak, hingga dorongan advokasi kepada Pemkab Lombok Timur agar penganggaran program TBC dapat lebih mandiri melalui integrasi dana BOK, UKM, CSR, maupun BAZNAS. (*)
