Lombok Timur – Nasib perbaikan jembatan penghubung Kecamatan Pringgasela dan Masbagik di Desa Lendang Nangka Utara, Lombok Timur, kini terkatung-katung. Proyek yang sempat dimulai dengan penurunan alat berat itu kini mangkrak, meninggalkan derita bagi warga setempat.
Dampak kerusakan infrastruktur vital ini kian meluas. Tidak hanya memukul sektor ekonomi dan pendidikan, distribusi program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), pun ikut terhambat.
Salah seorang warga, Indari, menumpahkan kekecewaannya. Ia menuturkan bahwa akses pendidikan anak-anak kini menjadi sangat sulit setelah jembatan darurat swadaya warga dibongkar untuk persiapan proyek. Sayangnya, proyek tersebut justru berhenti di tengah jalan.
“Sekitar dua minggu lalu alat berat sudah datang, tapi kemudian ditarik lagi. Sekarang aktivitas kami sangat terganggu karena akses ini benar-benar terputus,” ungkap Indari, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, ketiadaan jembatan sementara memaksa warga memutar jauh. “Kalau jembatan sementara itu masih ada, tidak terlalu susah karena tidak perlu memutar jauh ke sekolah. Tapi sekarang sudah dirobohkan,” keluhnya.
Dampak kerusakan ini dirasakan sangat nyata pada pendistribusian program MBG. Petugas harus menempuh jalur memutar sejauh 2 kilometer dengan kondisi jalan rusak parah, padahal jarak normal hanya sekitar 200 meter. Akibat guncangan di jalan rusak, makanan yang diangkut kerap berserakan sebelum sampai tujuan.
Keluhan senada disampaikan Vira, warga setempat yang khawatir kondisi ini akan mencekik ekonomi warga, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Pasar mingguan yang menjadi tumpuan ekonomi warga kini sulit dijangkau.
“Kalau sudah masuk Ramadan pasti lebih susah. Pasar mingguan ada di sebelah barat, tapi kita terpaksa memutar jauh lewat jalan yang jelek,” ujar Vira cemas.
Di tengah jeritan warga, ketidakjelasan justru muncul dari otoritas terkait. Terjadi kesimpangsiuran informasi antara BPBD dan Dinas PUPR Lombok Timur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kelanjutan proyek tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, Lalu Muliadi, mengklaim bahwa pengerjaan fisik sudah diambil alih oleh dinas teknis.
“Kami belum memonitor langsung ke lokasi, namun sepengetahuan saya pekerjaan jembatan tersebut sudah dipegang oleh Dinas PUPR. BPBD hanya membantu dari sisi administrasi,” jelas Muliadi.
Sebaliknya, Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, Achmad Dewanto, justru mengaku masih menunggu arahan, bahkan menyebut adanya kemungkinan kewenangan beralih ke provinsi.
“Kami masih menunggu koordinasi dari BPBD Lotim, karena informasinya Pemprov (NTB) yang akan bertanggung jawab,” katanya singkat.
Kini, warga hanya bisa berharap pemerintah segera mengakhiri polemik birokrasi ini dan memberikan kepastian pembangunan sebelum akses vital tersebut benar-benar melumpuhkan kehidupan mereka. (*)
