Lombok Timur – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menantang para pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk menjadi pemuda terbaik, agen perubahan, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan. Tantangan tersebut disampaikan pada acara Pelantikan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se-Kabupaten Lombok Timur, Senin (15/12).
Dalam sambutan yang penuh semangat, Bupati Warisin menegaskan bahwa perubahan tidak akan lahir tanpa peran aktif pemuda. Ia mengutip pernyataan Ketua Panitia Pelantikan, Dr. Karomi, bahwa apabila menginginkan perubahan, maka pemuda sendirilah yang harus menciptakannya.
“Pemuda tidak boleh hanya bersorak melihat perubahan, tetapi tidak mampu memerdekakan jiwa dan pikirannya dari keterpurukan. Jika saudara-saudara telah mendapat amanah, jadilah pemuda terbaik di tempat masing-masing. Tidak ada yang bisa mengkreasikan diri Anda selain diri Anda sendiri,” tegas Bupati.
Bupati juga mengingatkan bahwa sejarah bangsa mencatat peran sentral pemuda, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi. Menurutnya, pembangunan dan kritik konstruktif terhadap daerah hanya dapat lahir dari pemuda yang memiliki integritas dan keberanian. “Siapa lagi yang akan membangun dan mengkritik Lombok Timur ini kalau bukan pemuda-pemuda yang hebat,” ujarnya. Ia pun berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada organisasi kepemudaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Secara khusus, Bupati Warisin menyoroti persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang bersumber dari perizinan Persetujuan Pembangunan Gedung (PPG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia mengungkapkan masih adanya praktik akal-akalan, di mana pengusaha atau masyarakat hanya mengurus PPG untuk sebagian kecil dari luas bangunan atau gudang yang sebenarnya, sehingga berdampak pada kecilnya penerimaan PAD.
“Kalau pemuda bertanggung jawab, berani mengkritik, dan memiliki wawasan, maka bantulah pemerintah untuk meluruskan persoalan ini,” seru Bupati. Ia meminta KNPI dan seluruh elemen pemuda berani mengawasi serta membantu menertibkan pelanggaran perizinan tersebut.
Menurut Bupati, penerimaan dari PPG di Lombok Timur masih tergolong paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lain. Karena itu, ia menekankan perlunya peran pemuda untuk mengawal transparansi dan kepatuhan perizinan. “Luruskan itu,” tandasnya.
Selain isu PAD, Bupati juga memaparkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap perlindungan sosial tenaga kerja. Saat ini, Pemkab Lombok Timur tengah berupaya melobi kementerian terkait guna menambah alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar persoalan kepesertaan BPJS dapat diperluas.
“Kita ingin menyisir masyarakat sesuai dengan komunitas dan jenis pekerjaannya untuk dimasukkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang jauh lebih besar, termasuk santunan hingga Rp260 juta bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Sementara, Ketua DPD KNPI Lombok Timur, Zuarno Saputra, menyatakan kesiapan KNPI untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. “Tantangan yang disampaikan Bapak Bupati sangat baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak anti kritik dan membuka ruang bagi KNPI untuk menjadi mitra strategis,” ujar Zuarno.
Ia menegaskan bahwa KNPI sebagai organisasi kepemudaan memiliki kewajiban untuk hadir dan berkontribusi dalam memajukan daerah, baik melalui peningkatan pendapatan daerah maupun mengawal kebijakan pembangunan menuju Lombok Timur yang cerdas, inklusif, dan berkeadilan.
Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat se-Lombok Timur, unsur Forkopimda, serta perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP), yang menegaskan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemuda dalam membangun Lombok Timur. (*)
