Lombok Timur – Ketua Forum Guru Honorer menyebutkan ada sekitar puluhan lebih sekolah yang melakukan pemotongan gaji guru honor berdasarkan laporan dari tenaga guru honorer dari berbagai sekolah yang ada di Lombok Timur.
Demikian diungkapkan Sunarno salah satu guru di SDN Danger yang juga Ketua Forum usai melakukan hearing di Kantor DPRD Lombok Timur bersama Komisi II DPRD Lombok Timur, Kamis (10/8).
“Yang melapor itu banyak, ada sekitar puluhan lebih sekolah yang melakukan pemotongan gaji honorer untuk bayar guru honor yang baru diangkat,” ungkapnya.
Menurutnya, melalui Forum pihaknya akan melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang melakukan pemotongan terhadap rekan-rekan guru honorer yang diperkirakan sekitar 20% dari horor yang diterima.
Di mana sambung dia, kisaran gaji yang mereka terima ada yang menerima 400 ribu dan ada juga yang menerima 650 ribu. Untuk itu pihaknya akan mendata untuk kemudian dibahas di Forum dan akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Legislatif dan Pemangku Kebijakan.
“Nanti kami akan mendata di Forum untuk kami bahas juga terkait data ini,” ujarnya.
Terkait itu, diduga pemotongan dilakukan oleh pihak sekolah untuk membayar tenaga guru honorer yang baru menerima SK. Karena honor yang diterima guru honorer mulai dari 400 ribu sampai 650 ribu yang bersumber dari anggaran APBD.
Lebih jauh terang dia, untuk masa pengabdian 10 tahun ke atas diberikan honor 650 ribu dari anggaran APBD, sementara dari anggaran sekolah sendiri diatur oleh sekolah sendiri.
“Alasannya, berdasarkan laporan dari teman-teman itu, untuk membayar rekan-rekan guru honorer yang lain yang baru menerima SK,” terangnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur M. Waes Al Qarni mengatakan pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah-sekolah, terkait apa yang menjadi aduan atau laporan dari para guru honorer.
Karena saat ini juga, kata dia, Komisi II DPRD Lombok Timur akan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa program penggunaan dana DAK. Sehingga dalam bersamaan akan memeriksa juga apa yang menjadi aduan oleh para guru honorer itu.
“Kegiatan kami saat ini akan mengecek sekolah yang menerima program DAK. Sehingga sekaligus nanti kami akan cross check atas laporan yang kami terima,” tandasnya.(*)
