Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat terus membenahi data administrasi kependudukan (adminduk). Terutama terkait warga yang tidak lagi dapat mengakses bantuan pemerintah akibat adminduk yang bermasalah.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H.M. Juani Taofik kepada warga Kecamatan Lenek, Jumat (04/02/2022). ” Adminduk bermasalah terus kita benahi,” tegasnya.
Menurutnya, sampai akhir tahun 2021 terdapat 19.196 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum dapat menerima bantuan dari Kementerian Sosial, termasuk di antaranya kurang lebih 140 ribu yang belum mengaktifkan kartu BPJS.
Karena itu upaya pembenahan adminduk tersebut menjadi sangat penting agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat diperbaharui dan masyarakat yang layak kembali dapat menerima bantuan sehingga tentunya dilakukan teknis perbaikan data.
”Kita berharap masyarakat dapat mengikuti petunjuk dari para pendamping dan melakukan perekaman data ulang di UPT Dukcapil. Dengan demikian data tunggal yang menjadi syarat penerima bantuan dapat diwujudkan,” tandasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yabg sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat dalam kunjungan kerjanya mengatakan kunjungan kerja tersebut dalam rangka penuntasan transaksi pemanfaatan bantuan sosial. Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan tabungan dan KKS secara simbolis kepada KPM yang ada di Lenek. (HH)
