Mataram – Menyikapi situasi terkini tentang gelombang aksi massa serta respon pemerintah atas hal itu, Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) Mataram menyatakan sikap politiknya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Mataram, Siti Nurhidayati, melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/9).
Siti Nurhidayati menyampaikan SP sebagai organisasi gerakan perempuan secara konsisten berjuang bersama perempuan marginal untuk mewujudkan kedaulatan perempuan atas hidup dan sumber kehidupannya. SP adalah bagian dari masyarakat umum terutama perempuan yang tertindas, menyatakan sikap politik sebagai berikut:
- Solidaritas Perempuan mengecam segala bentuk kekerasan dan represifitas aparat terhadap seluruh massa aksi yang sedang menyuarakan persoalan struktural dan pemiskinan sistemik yang dialami akibat berbagai kebijakan dan pembangunan investasi di Indonesia.
- Solidaritas Perempuan menuntut Presiden, DPR-RI dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan keadilan kepada korban Ojol dan Keluarganya yang dibunuh oleh kepolisian (Brimob) pada aksi massa tanggal 29 Agustus 2025.
- Solidaritas Menuntut komnas HAM segera melakukan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran HAM serius extra-judicial killing atau penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online dan kekerasan terhadap massa aksi saat demonstrasi di Jakarta dan wilayah Provinsi Lainnya (Titik aksi)
- Solidaritas Perempuan Menolak impunitas dan adili para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap massa aksi yang ditahan di seluruh titik aksi.
- Solidaritas Perempuan menuntut Presiden, DPR-RI untuk menjalankan konstitusi UU dasar 1945 dengan mengedepankan prinsip HAM/HAP, Partisipasi bermakna bagi perempuan dan kelompok rentan di seluruh tahapan kebijakan dan pembangunan di Indonesia
- Mencabut Kebijakan UU Ciptakerja, Kebijakan Fiskal dan Kebijakan yang mengatasnamakan pembangunan namun tidak berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi Rakyat Indonesia.
- Segera mengesahkan Undang- Undang perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara
- Menjamin demokrasi dan ruang aman bagi massa aksi yang akan melakukan demonstrasi untuk menuntut hak konstitusi rakyat kepada Pemerintah di seluruh Indonesia.
Seruan Aksi Solidaritas Perempuan
Terbunuhnya kemanusiaan dan ruang demokrasi saat ini, membutuhkan kekuatan politik rakyat sehingga penting untuk memperluas gerakan politik feminis. Untuk itu, Badan Eksekutif Nasional (BEN) dan Dewan Pengawas Nasional (DPN) Menyerukan kepada seluruh anggota, Pengurus serta Perempuan Akar Rumput (Petani, Nelayan, Perempuan Miskin Kota, Perempuan Buruh Migran) yang berjuang bersama Solidaritas Perempuan di 12 Komunitas untuk:
- Memperkuat ruang-ruang konsolidasi rakyat,memperluas gerakan politik feminis perempuan di berbagai level, menyuarakan berbagai ketertindasan interseksionalitas melalui pemiskinan, kekerasan militeristik, dan penyempitan ruang demokrasi dan bentuk marginalisasi lainnya oleh Negara. Serta membangun agenda politik feminis perempuan bersama jaringan lintas sektor, mahasiswa, dan organisasi rakyat lainnya.
- Memperkuat Koordinasi dan Keamanan internal organisasi di semua level. Termasuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekerasan aparat saat melakukan demonstrasi, dengan cara melakukan identifikasi terhadap keterlibatan seluruh anggota dan perempuan akar rumput yang akan mengikuti demonstrasi pada titik aksi di 12 komunitas Solidaritas Perempuan.
- Menyerukan kepada seluruh anggota perserikatan untuk menerapkan Protokol keamanan internal bagi yang akan melakukan aksi massa.
- Menyerukan kepada seluruh anggota, Pengurus dan Perempuan Akar Rumput, untuk menghindari aksi-aksi yang melakukan anarkis dan merusak fasilitas publik atau cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip dan Nilai Perserikatan Solidaritas Perempuan.
- menyerukan kepada Pengurus SP di komunitas untuk mencatat Anggota, Perempuan Akar Rumput, dan entitas SP Lainnya yang akan terlibat dalam aksi massa. Serta melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami saat melakukan aksi kepada tim advokasi atau nomor penting. Serta Mengedepankan sikap kehati-hatian dalam berjejaring dan mengagungkan issue politik feminis bersama jaringan. Mengingat potensi terhadap penunggangan kepentingan politik oligarki sangatlah besar. (*)
