Lombok Timur – Masyarakat Lombok Timur membutuhkan sosok tokoh pemimpin yang visioner dalam membangun Lombok Timur (Lotim) ke depan menjadi daerah yang lebih maju. Terutama terhadap tokoh yang akan ikut dalam kontestasi Pilkada Lombok Timur 2024 mendatang.
Pasalnya kondisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim saat ini masih memiliki sisa hutang di tengah melakukan pembangunan. Sehingga membutuhkan pemimpin visioner dalam melakukan manajemen dalam pembangunan.
Dengan kondisi itu, bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim paket Lutfi-Wahid (HM. Syamsul Luthfi dan Abdul Wahid) punya komitmen untuk melakukan manajemen dalam melakukan pengelolaan baik yang bersumber dari APBD dan APBN.
“Pemimpin Daerah itu harus visioner, tidak mengandalkan APBD dan APBN dalam membangun infrastruktur daerah,” kata, HM. Syamsul Luthfi Bakal Calon Bupati Lombok Timur, dalam rilis yang diterima media ini, Senin (15/07).
Mantan Wakil Bupati Lotim 2008-2013 ini menyebutkan, pemerintah harus bisa menyesuaikan dan menyusun skala prioritas mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Termasuk yang paling penting adalah sektor pendidikan, kesehatan dan yang menjadi persoalan di tengah masyarakat adalah ketimpangan ekonomi.
“Bukan malah ujung – ujung mau berhutang untuk membangun infrastruktur daerah,” tegasnya.
“Untuk membangun infrastruktur daerah skala besar seperti penerangan jalan umum, stadion skala nasional, pengelolaan sampah dan lain-lain nantinya Pasangan Luthfi-Wahid akan meminimalkan penggunaan APBD,” imbuh Luthfi.
Sehingga ke depannya, pemerintah dalam hal ini pemimpin Lotim harus membuka diri dalam membangun Lotim. Terutama memudahkan proses dalam pengurusan izin usaha, termasuk izin kepada para investor.
“Lebih condong menggunakan pembiayaan skema public private partnership. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha swasta. Selain itu segala bentuk dan jenis perizinan harus dipermudah untuk bisa menggaet banyak investor yang akan mengelola sumber daya alam kita,” terangnya.
“APBD dalam jumlah besar kita fokuskan untuk pendidikan, kesehatan dan ketimpangan ekonomi sosial ke depannya,” cetusnya.
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran daerah harus profesional dengan mengeepankan tata kelola yang efektif.
“Pemerintah daerah harus efektif dalam perencanaan dan efisien dalam belanja anggaran daerah. Tidak boleh serampangan dalam mengelola anggaran,” pungkasnya. (*)
