Lombok Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Selasa (15/3).
Rapat koordinasi ini dihadiri dari Pimpinan DPRD Lotim, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Pengawas Sekolah, dan Kanit-kanit Dikbud Lotim.
Ketua DPRD Lotim, Murnan mengatakan, rapat koordinasi dilaksanakan karena kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur belum sesuai harapan atau tidak sesuai Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena itu, DPRD ingin memastikan kualitas pendidikan harus menjamin.
Di satu sisi, kata dia, DPRD juga ingin memastikan bahwa penggunaan dana bos itu betul-betul sesuai penggunaannya berdasarkan juklak dan juknis.
“Ketika kemarin kami ke lapangan, beberapa sekolah menyampaikan keluhan, itulah yang kami respon dengan pertemuan kali ini. Di samping itu kami melihat data-data rasio guru, ada yang kelebihan karena tenaga honorer dan ada yang kekurangan, untuk itu harus segera dinormalisasi,” tukasnya.
Dalam 5 tahun ke depan, kata dia, ada ribuan guru bakal pensiun, ini perlu diantisipasi dengan mengajukan ke pemerintah daerah untuk pengangkatan PPPK, begitu juga dengan tenaga honorer betul-betul diberdayakan dan digunakan.
“Tadi juga saya minta ke pengawas untuk membimbing guru, karena guru kita bermacam model, ada yang datang sekedar membawa ijazah tanpa pernah diklat. Ini tolong itu juga diperhatikan karena tidak hanya siswa yang belajar tapi guru juga harus belajar. Apalagi di era merdeka belajar sekarang ini kita semua harus belajar, itu intinya,” tegas Murnan.
Selain itu, kepada UPTD Dikbud Lotim, Murnan meminta agar memperhatikan kondisi sekolah dan siswa. Unit harus memastikan anak-anak yang masuk usia sekolah untuk mengikuti sekolah. Namun yang mereka (Unit, red) mengeluhkan operasional yang masih minim.
“Mereka lebih banyak kerja ikhlas. Sedangkan pengawas rata-rata memiliki sertifikasi sedang yang struktur ini murni mengandalkan operasional yang ada dan ini sangat terbatas,” ucapnya.
Karena itu, ia meminta kepada Kepala Dinas untuk Menginventarisir kebutuhan teman-teman yang di lapangan, karena ini menurutnya sangat penting. Kalau mereka tidak ada anggaran tidak bisa mereka optimal melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
Di samping itu, Murnan juga melihat bahwa ada sekolah yang terkena bencana masih belum tersentuh bantuan. Karena memang persoalannya ada pada Dapodik. Tapi di satu sisi menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) punya tanggung jawab terhadap sekolah-sekolah yang belum tersentuh.
“Nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah daerah melalui TAPD bahwa kebutuhan mendasar seperti ini harus segera disikapi,” tegasnya. (HH)
