Deni Rahman: Kadispar Lotim Tidak Patuh Menjalankan Aturan yang Ada

Lombok Timur – Perekrutan personil Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur yang banyak dipertanyakan Masyarakat pelaku Wisata di Lombok Timur, mendapat respon Pengacara dan Praktisi Hukum,Deni Rahman. Menurutnya, Kepala Dinas Pariwisata tidak patuh pada aturan yang ada. 

Hal ini disampaikannya kepada massmedia melalui telepon, Rabu (23/6), setelah dirinya berhalangan hadir pada Talk Show yang diadakan media ini malam sebelumnya. Menurut Deni, jika mengacu pada kedua pasal yakni pasal 45 ayat 1 huruf a,b,c dan d undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan Pasal 11 huruf a, b, c dan d Perbup No. 3 TAHUN 2013 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN  BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, maka secara jelas dan tegas tertuang tidak terdapat adanya syarat Akademis dari lulusan atau pendidikan Pariwisata atau lulusan Pendidikan tertentu. Sehingga jika menafsirkan sesuatu yang sudah jelas dalam pasal-pasal peraturan tidaklah pas, terlebih dalam undang-undang, Peraturan Pelaksananya dan sampai kepada Peraturan Bupati, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata tidak diberikan sedikitpun ruang delegasi kewenangan untuk membuat Norma peraturan  untuk mengisi kekosongan norma peraturan di atasnya. Sehingga Kadis tidaklah dapat untuk  melakukan interpretasi Peraturan yang diatasnya yang sudah sangat jelas dan tegas itu secara sepihak dan subyektif.

Lebih lanjut menurut Pengacara Muda ini, Dinas Pariwisata hanyalah sebagai pelaksana tugas dari Peraturan Bupati sebagai kekuasaan terakhir yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasi Undang-undang di atasnya guna mengisi kekosongan norma. Dan itu sudah dilakukan dan melahirkan Perbup No. 3 Tahun 2013 Tentang “TATA KERJA, PERSYARATAN,  SERTA TATA CARA  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN  BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR ini.  

Deni menambahkan, interpretasi Kadis Pariwisata yang berlebihan tidaklah tepat karena sifatnya Dinas Pariwisata Lotim, hanya menjalankan regulasi yang sudah ada dan jelas. Ia memandang wajar dalam proses rekrutmen tahun ini sebagian pihak merasa berang karena Kadispar tidak patuh menjalankan aturan yang sudah ada.

“Sebagian para pihak yang termasuk dalam unsur-unsur sebagaimana dalam regulasi tidak mendapatkan undangan dan adanya Pembatasan Pakar atau akademisi berujung pada menduga-duga proses rekrutmen tahun ini lebih banyak titipan,” imbuhnya.

Seharusnya, menurut Deni, peluang dibuka seluas-luasnya dalam Proses Rekrutmen dan biarlah ditentukan dan diputuskan dari hasil Fit and Proper test. “Jangan menjegal dari sisi administrasi yang tidak mendasar karena maksud dari pasal 11 Perbup itu menyangkut pada Pemahaman dan Pengalaman sebagaimana diatur  dalam pasal/Penjelasan Undang-Undang, Perbup dan Peraturan lainya, baru kemudian kami menyimpulkan proses Rekruitmen ini dapat dikatakan lebih Demokratis,” pungkasnya. (Asbar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *