Umum  

Dana KPM Tidak Cair, Forum Kades Masbagik Tanya BRI

Lombok Timur – Forum kepala Desa (FORKADES) Kecamatan Masbagik melakukan hearing dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, di Aula Kantor Camat Masbagik, Kamis (3/9).

Kegiatan hearing dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Kepala Bidang Fakir dan Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Camat Masbagik, Koordinator Kabupaten PKH, KORDA, Perwakilan dari Bank BRI Cabang Selong, TKSK Masbagik, 10 kepala Desa se Kecamatan Masbagik.

Dalam hearing tersebut, Forum Kades Masbagik, diwakili oleh Kepala Desa Masbagik Utara Baru, Khaerul Ihsan, mempertanyakan kepada Pihak BRI terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sampai beberapa bulan tidak menerima bantuan, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Terkait banyaknya KPM baik PKH maupun non PKH, yang sampai 8 bulan tidak menerima bantuannya, sehingga harus dicari benang merahnya,” ungkap Khaerul.

Lanjutnya, awal masalah sebenarnya, dikarenakan komoditi beras tambahan yg didistribusikan oleh Bulog, KPM ini justru namanya ada sebagai KPM menerima beras tambahan. Menurut Khaerul, logikanya data KPM ini masih aktif di Kemensos, sehingga ada dugaan dana KPM ini juga masuk dari Kemensos ke pihak BRI selaku Bank Penyalur Bansos. Tapi faktanya KPM PKH tidak pernah menerima dana bantuan pangannya sampai saat ini. 

“Begitu juga terhadap KPM non PKH/BPNT oleh sebab itu biar masalahnya clean and clear kita minta supaya rekening koran semua KPM yang tidak pernah menerima bantuan supaya di print out,” tegasnya.

Dikatakan Khaerul, agar ada kejelasan kalau saldo KPM ini betul-betul nol dan Pemerintah Desa bisa menjelaskan kepada KPM. Tetapi, menurutnya, pihak BRI seakan-akan mau ngeles dengan dalih kerahasiaan Bank, yang boleh tau hanya KPM yang punya rekening, ini yang Forkades tentang habis-habisan. “Tadi termasuk Kepala Dinsos sendiri yang bertanya terhadap sikap dari Bank BRI, yang sepertinya tidak mau transparan terhadap dana KPM,” ungkapnya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh FORKADES ini, Perwakilan dari Bank BRI mengatakan, pihak BRI tidak melarang untuk melakukan print out secara kolektif, akan tetapi dipersilahkan kepada Dinas Sosial untuk bersurat ke pimpinan Cabang BRI Selong. 

“Terkait adanya kasus seperti ini saya tidak pernah menghalangi atau berkata membantah, tidak pernah, kalau mau secara kolektif silahkan bapak bersurat ke pimpinan kami, mudah-mudahan ada kebijakan, yang jelas ada data yang kami bisa pegang sehingga pihak kami bisa mengecek dengan mudah,” terang Perwakilan BRI.

Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Mahsin, menyampaikan, Pertemuan pada hari ini esensinya untuk mengurai persoalan yang sejak lama menjadi perhatian Pemerintah dan ini menjadi harapan masyarakat atau KPM. Oleh karena itu Dinas Sosial bersurat ke Bank BRI Cabang Selong secara resmi menindaklanjuti surat dari Forum Kepala Desa melalui Camat Masbagik. 

“Kita ingin secara profesional dan dibuka transparan, karena sangat lucu kalau kita biarkan sampai sekian ribu tidak bertransaksi KPM kita dan tidak ada kejelasan,” ungkap Mahsin. 

Dikatakan Mahsin, Dinas Sosial akan terus melakukan pembenahan kepada Pendamping PKH dan TKSK sehingga pekerjaan bisa dijalankan. Dan permintaan atau tuntutan Forum Kepala Desa terkait dengan data KPM yang sudah memiliki buku rekening, akan tetapi belum menerima haknya sampai 8 bulan, Dinas Sosial mendukung untuk mendapatkan kepastian dari Bank BRI. 

“Berapa jumlah KPM yang belum tersalur dananya, kendalanya di mana, dan ini akan kita urai dalam bentuk surat resmi Dinas Sosial, untuk melanjutkan atau mengakomodir permintaan dari Forum kepala Desa untuk memintakan rekening koran agar semuanya menjadi jelas, baik KPM program BPNT dan PKH,” jelasnya.

Korkab juga menambahkan, terkait dengan data KPM yang belum keluar sampai 8 bulan, saat melakukan uji petik di Bank BRI Cabang Selong ditemukan ada saldo KPM di dalam rekeningnya. “Terkait data kemarin kami melakukan uji petik di BRI Cabang selong, di situ ada uang beberapa KPM tidak semuanya, dari 2005 KPM ada150 lebih KPM yang belum transaksi, di situ ada KPM uangnya 5 juta dan 3 juta dan di situ muncul, tapi ini uji petik ya,” terangnya. (HH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *