Lombok Timur – Asosiasi Pengusaha Pendakian Rinjani (APPR) Lotim hari Sabtu sore (30/03) bertempat di Joglo Sembalun Ceria (Coffee & Resto) mengadakan Rapat koordinasi terkait pendakian Gunung Rinjani. Rapat tersebut membahas perseteruan Trekking Organizer Senaru Lombok Utara dengan Trekking Organizer Lombok Timur yang tergabung pada Asosiasi Pengusaha Pendakian Rinjani Lombok Timur.
“Mereka yang terkesan eksklusif (tertutup) dan ingin menyendiri karena merasa paling banyak tamunya, sedangkan mereka naik melalui Sembalun Lombok Timur. Akibatnya Asosiasi Trekking Organizer, Guide dan Porter Lotim berang,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Pendakian Rinjani Lombok Timur, Hamka Abdul Malik.
Lanjut Hamka, hasil rapat memutuskan menggagas pisah wilayah. Hal ini untuk mewujudkan keadilan agar persaingan berimbang. Senaru mendaki dari wilayahnya dan Lotim khususnya Sembalun pun demikian. “Jika Senaru ingin dari Sembalun harus bekerja sama dengan pengusaha lokal begitu juga sebaliknya,” tegasnya.
Selanjutnya, Anggota Asosiasi Pengusaha Pendakian Rinjani Lotim merencanakan untuk hearing ke DPRD dan ke PJ Bupati Lombok Timur demi melindungi kepentingan Masyarakat khususnya pintu masuk Sembalun yang ada di wilayah administrasi Lombok Timur. “Dulu mantan Bupati H. Sukiman Azmy juga pernah menyampaikan ide tersebut,” jelasnya.
Sedangkan menurut Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, Royal Sembahulun dengan tegas mengatakan, Senaru ini merasa di atas karena 80% tamu yang pakai jasa Treking Organizer di kelola mereka. Sementara 85% mereka mendaki lewat Sembalun tanpa ada manfaat sama sekali hanya buang sampah dan mengotori jalur pendakian Sembalun. “Ini yang membuat kawan-kawan berang dan ingin pemisahan wilayah karena mereka yang mulai ingin sendiri dengan memboikot organisasi yang sah,” tegas Royal.
Nah, lalu apa peran Pemerintah Lombok Timur? “Mereka harus berpikir melindungi bisnis Masyarakatnya agar dapat membuka peluang membangun perekonomian Lombok Timur melalui Pariwisata. Selama ini yang hanya beredar besar di Senaru. Agar berimbang di masa depan maka perlu ada gebrakan Pemerintah yang mengatur wilayahnya,” tutup Royal. (Asbar)
