Lombok Timur – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lombok Timur yang terdiri dari Gabungan OKP, Pemuda, dan LSM secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi unjuk rasa terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Gedung BPKB Polres Lombok Timur yang bernilai Rp. 25,7 miliar. Surat pemberitahuan resmi dengan nomor 03/ALM-Lotim/XII/2025 ini disampaikan langsung kepada Kepolisian Resor Lombok Timur sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan pelanggaran administratif dan teknis yang selama ini menjadi perhatian publik.
Dalam surat tersebut, para penggagas aksi menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol moral dan tekanan publik yang dilakukan secara konstitusional. Mereka menilai bahwa proses pembangunan gedung yang diduga melanggar prosedur ini harus diawasi secara ketat agar tidak berujung pada penyimpangan lebih jauh yang merugikan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
“Kami menyampaikan pemberitahuan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial terhadap proyek yang diduga tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara,” tegas perwakilan dari gabungan organisasi tersebut.
Aksi ini dilaksanakan sebagai respon atas temuan dugaan:
- Tidak adanya Manajemen Konstruksi (MK)
- Slop dasar tanpa pondasi
- Abainya standar K3 di lapangan
- Pekerja yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
- Dugaan penggunaan solar subsidi untuk kepentingan proyek negara
- Dugaan intervensi material dan lemahnya pengawasan teknis
Berdasarkan temuan temuan di atas, massa aksi sudah merumuskan beberapa poin yang menjadi tuntutan kepada Pihak POLRES Lombok Timur, yaitu :
- Menuntut klarifikasi resmi dan audit total terhadap dugaan pelanggaran teknis proyek Gedung BPKB Polres Lotim.
- Mendesak penegakan standar keselamatan, tata kelola anggaran, dan transparansi publik.
- Menggugat lemahnya pengawasan serta mempertanyakan akuntabilitas pejabat terkait.
- Menghadirkan tekanan moral masyarakat agar institusi negara tidak bermain-main dengan anggaran besar tanpa standar yang benar.
Aksi ini direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat dan diikuti oleh -/+ 500 massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pembangunan gedung BPKB tersebut. Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk menentang secara personal, melainkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. (*)
