Lombok Timur – Aliansi Pemuda dan Masyarakat Menggugat (APMM) mengumumkan pergeseran aksi besar “Rabu Keramat” dari hari Rabu ke hari Senin mendatang, 15 Desember 2025. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan strategis, saran Kapolda NTB, serta evaluasi insiden penghadangan dan dugaan intimidasi yang terjadi pada konvoi pra-aksi malam rabu di depan Mapolres Lombok Timur.
APMM menegaskan penundaan bukan tanda kelemahan, melainkan upaya untuk menyiapkan aksi yang lebih aman, kondusif, dan efektif. “Gerakan ini tidak terhenti – hanya diperkuat. Kami akan maju lebih tegas, terstruktur, dan solid,” demikian bunyi keterangan resmi yang diterima media ini.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang HIMMAH NWDI Lombok Timur Muzanni Ardian menyatakan langkah ini sangat bijaksana. “Kita tidak ingin aksi berjalan kacau atau menimbulkan kerusakan. Penundaan memberi waktu untuk memperkuat dasar hukum dan jaringan – sehingga setiap langkah Senin nanti penuh bobot dan tidak bisa disangkal,” tegasnya.
Insiden penghadangan dan intimidasi terhadap salah satu koordinator aksi menjadi alasan utama evaluasi. APMM menilai kejadian itu perlu diteliti serius demi keselamatan peserta dan agar aksi tetap dalam koridor hukum dan demokrasi. Mereka bahkan berencana melaporkan insiden ke Propam Mabes Polri dan Komnas HAM.
Ketua Gerakan Pemuda Sasak Bersatu (GPS Bersatu) Zaini Hasyari – yang disebut-sebut sebagai koordinator yang dikenai intimidasi – tidak terkejut dengan tindakan oknum aparat. “Intimidasi sudah jadi cara mereka menekan suara rakyat, tapi kita tidak takut. Kita akan lapor ke lembaga berwenang dan buktikan kesalahannya. Penundaan bukan untuk mundur, tapi untuk mempersiapkan langkah yang lebih tepat,” katanya.
Kapolda NTB memberikan saran agar APMM melaporkan secara resmi dugaan penyimpangan proyek BPKB jika terbukti ada masalah hukum. Dengan jeda hingga Senin, APMM akan melakukan konsolidasi ulang, melengkapi dokumen, memperluas jaringan, dan memastikan aksi lebih besar serta terukur.
Ketua FKKM Fahri Rahman menekankan pentingnya saran Kapolda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kita terima saran untuk melaporkan secara resmi, dan itu yang akan kita lakukan. Tapi ingat – pelaporan tidak menggantikan aksi publik. Senin nanti, kita tunjukkan bahwa rakyat memiliki suara yang tidak bisa diendapkan, sambil tetap patuh pada aturan hukum,” jelasnya.
Aksi yang dipindahkan akan dimulai di Taman Rinjani dengan agenda long march menuju Mapolres Lombok Timur, termasuk orasi publik, pembacaan tuntutan resmi, dan penyampaian dokumen ke aparat penegak hukum. APMM tetap menuntut transparansi, audit investigatif, dan akuntabilitas penuh atas dugaan penyimpangan proyek Gedung BPKB Satlantas senilai Rp25,7 miliar.
Aliansi mengajak pemuda, masyarakat sipil, tokoh lokal, akademisi, dan elemen publik lainnya untuk bergabung dalam aksi Senin mendatang. (*)
